Reportika.id || Subang, Jabar. Minggu 3 Mei 2026 – Angkatan Muda Subang (AMS) menyatakan sikap tegas dalam mendorong aparat penegak hukum serta lembaga audit negara untuk segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh PC IMM Subang terkait dugaan kejanggalan dalam pengelolaan hibah Dewan Pendidikan Kabupaten Subang.
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat alokasi hibah sebesar Rp 500 juta pada tahun anggaran berjalan, yang kemudian disertai indikasi adanya duplikasi anggaran senilai Rp 280 juta, yang diduga berkaitan dengan sumber pendanaan lain, termasuk skema CSR. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
Ketua AMS, Iqbal Maulana, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai isu administratif semata, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami memandang bahwa setiap rupiah yang bersumber dari publik harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan adanya tumpang tindih anggaran merupakan sinyal yang harus segera direspons melalui proses hukum yang objektif dan terbuka,” tegasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, AMS mendesak:
• BPK jawa barat
• Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang
• Polres Kabupaten Subang
• Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Untuk segera melakukan penyelidikan dan investigasi secara menyeluruh, profesional, dan independen terhadap dugaan tersebut.
Selain itu, AMS juga meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit komprehensif guna memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
AMS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat. Penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan dinilai sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.
“Transparansi adalah keharusan, dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam demokrasi yang sehat.” pungkasnya.
Sampai berita ini terbit, awak media ini belum berhasil klarifikasi dan konfirmasi kepada yang terkait.
Winata