Reportika.id || Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi masih mengejar kebutuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Dari target minimal 5 hektare dalam satu hamparan, hingga Juli 2026 baru sekitar 2,4 hektare yang telah tersertifikasi dan menjadi aset pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian mengatakan, Pemkot Bekasi masih memproses sertifikasi lahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Di akhir tahun 2026, targetnya ada tambahan 6.000 meter persegi yang tersertifikasi. Dengan begitu, luas lahan yang tersedia bisa mencapai sekitar 3 hektare,” kata Robert dalam keterangan nya, Senin (31/08/2026).
Meski lahan yang tersedia belum mencapai target 5 hektare, pembangunan Sekolah Rakyat permanen tetap dapat dimulai di atas lahan 2,4 hektare yang telah tersedia.
Robert mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama tim di tingkat pusat. Adapun kebutuhan lahan yang masih tersisa sekitar 2,6 hektare akan disiapkan untuk pembangunan tahap berikutnya pada 2027.
“Untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen dapat dilaksanakan di lahan 2,4 hektare. Untuk sisanya 2,6 hektare akan dibangun selanjutnya pada 2027,” ujarnya.
Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan akademik dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 (SRT 1) Kabupaten Bekasi tahun ajaran 2026/2027 tetap berjalan.
Menurut Robert, pelaksanaan MPLS berlangsung kondusif. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal karakter, serta membangun lingkungan belajar yang inklusif.
Program Sekolah Rakyat bukan program yang baru dimulai pada tahun ini. Program tersebut telah berjalan sejak 2025 dan menjadi fondasi bagi pelaksanaan program pada tahun ajaran berikutnya.
375 Siswa Berada di Wilayah Kota Bekasi
Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 331 siswa Sekolah Rakyat yang tercatat berdasarkan SK Wali Kota Bekasi.
Jumlah tersebut terdiri dari 226 siswa pada 2025 dan 90 siswa pada 2026. Untuk tahun 2026, masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA mendapat kuota 30 siswa.
Selain itu, terdapat 44 siswa asal Kabupaten Bekasi yang mengikuti pendidikan di SRMA 13_STPL Kota Bekasi pada tahun ajaran 2025/2026. Dengan demikian, total siswa Sekolah Rakyat yang berada di wilayah Kota Bekasi mencapai 375 siswa.
Proses penerimaan siswa dilakukan melalui penjaringan, penjangkauan, serta verifikasi dan validasi data berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya Desil 1 dan Desil 2.
Tahapan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dan dilaksanakan pada April-Mei 2026. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping rehabilitasi sosial di wilayah Kota Bekasi.
Selanjutnya, dilakukan rapat pleno untuk proses seleksi, perangkingan, dan pemberkasan sebelum penetapan siswa dituangkan dalam SK Wali Kota Bekasi.
Robert mengatakan, selain persoalan lahan, Pemkot Bekasi juga terus mempercepat proses administrasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen.
Penyelesaian administrasi ditargetkan berlangsung hingga akhir 2026 dan awal triwulan 2027 sesuai kriteria kesiapan pembangunan.
“Persiapan lahan, pengajuan perizinan dan anggaran terus dilakukan untuk memastikan pembangunan memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, dan standar mutu kegiatan belajar mengajar,” kata Robert.
Dalam program tersebut, pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik disiapkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Pemkot Bekasi menyatakan akan terus mengawal proses pembangunan dan menyampaikan perkembangan program secara berkala kepada masyarakat.
Robert juga mengapresiasi dukungan masyarakat, perangkat daerah, orang tua siswa, dan media massa dalam mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di wilayah Bekasi.
Sul