Reportika.id || Kabupaten Bekasi — Dugaan penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk memengaruhi pilihan politik warga mencuat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di salah satu desa di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
Informasi tersebut mencuat setelah beredar pesan melalui aplikasi WhatsApp yang diduga mengaitkan keberlanjutan bantuan sosial dengan pilihan warga dalam Pilkades.
Dalam pesan yang beredar, warga seolah diarahkan untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu dengan membawa-bawa bantuan sosial yang selama ini mereka terima.
Salah satu pesan yang beredar berbunyi:
“Mau lanjut gak bansosnya, kalau bisa mah ke yang lama aja, tar dibantu dapat bansos terus…”
Isi pesan tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah tahapan menjelang pemilihan kepala desa. Jika pesan itu benar digunakan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap warga, khususnya penerima bansos.
Masyarakat penerima bantuan dapat berada dalam posisi dilematis: memilih sesuai hati nurani atau khawatir bantuan yang selama ini diterima akan terhenti.
Ketua Pendamping Sosial Kecamatan Cikarang Utara, Agil Syahrudiana, menegaskan bahwa pilihan politik merupakan hak setiap warga dan tidak semestinya dikaitkan dengan bantuan sosial.
“Mendukung siapapun boleh, abang. Tapi jangan bansos dijadikan intimidasi, bahaya. Sudah dua desa laporan ke saya. Besok saya akan sampaikan ke Pak Camat melalui Ekbang, karena ada indikasi intimidasi,” ujar Agil.
Agil mengatakan dirinya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan intimidasi yang dikaitkan dengan bansos. Laporan tersebut rencananya akan disampaikan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan perhatian, klarifikasi, serta tindak lanjut sesuai ketentuan.
Menurut dia, bantuan sosial merupakan program pemerintah yang penyalurannya memiliki persyaratan dan kriteria tertentu. Karena itu, keberadaan bansos tidak semestinya dijadikan sarana untuk mengarahkan atau menekan pilihan politik penerimanya.
Menjelang Pilkades, isu tersebut menjadi penting karena bantuan sosial menyangkut kebutuhan dasar sebagian masyarakat. Pengaitan bansos dengan pilihan politik berpotensi menciptakan ketakutan di tengah warga.
Padahal, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan, ancaman, ataupun kekhawatiran kehilangan hak atas bantuan yang memang diterima berdasarkan ketentuan.
Persoalan ini juga menyoroti pentingnya netralitas aparatur desa dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan desa selama proses Pilkades berlangsung.
Pelayanan publik maupun program bantuan pemerintah seharusnya tidak digunakan untuk memberikan keuntungan politik kepada calon tertentu.
Pilkades semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin berdasarkan visi, program kerja, kemampuan, integritas, dan rekam jejak calon.
Bukan berdasarkan rasa takut kehilangan bansos. Karena itu, dugaan intimidasi tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi keresahan di masyarakat.
Jika benar terdapat upaya mengaitkan bantuan sosial dengan pilihan politik, pihak berwenang perlu memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai aturan dan tidak dibiarkan menjadi preseden dalam proses demokrasi tingkat desa.
Bantuan sosial adalah program pemerintah bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, bukan alat untuk membeli dukungan politik maupun menekan kebebasan warga dalam menentukan pilihan.
Sul