Reportika.id || Kota Bekasi — Ketidakhadiran Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, dalam agenda pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi pengelolaan kerja sama sektor minyak dan gas (migas) PT Migas Kota Bekasi menjadi perhatian publik. Pemeriksaan yang semula dijadwalkan pada Selasa (17/11/2026) itu harus tertunda setelah Tri meminta penjadwalan ulang.
Tri mengakui belum memenuhi panggilan penyidik karena alasan benturan agenda. Ia menyebut surat pemanggilan dari Kejagung baru diterima pada Senin (16/11/2026), sementara dirinya telah memiliki komitmen kegiatan lain yang disusun sekitar sepekan sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Tri kepada wartawan setelah menghadiri peresmian Wisata Air Kalimalang, Rabu (18/11/2026).
Menurut Tri, agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya merupakan pertemuan untuk membahas program pembangunan bersama Habibie Ainun Center.
Atas kondisi tersebut, ia mengaku telah meminta penyidik memberikan kesempatan pemeriksaan pada pekan berikutnya. Tri juga menyatakan kesediaannya untuk datang dan memberikan keterangan kepada penyidik.
“Saya minta waktu minggu yang akan datang. Iya, akan hadir,” ujar Tri.
Saat ditanya mengenai substansi perkara yang menjadi dasar pemanggilan, Tri membenarkan bahwa pemeriksaan berkaitan dengan PT Migas Kota Bekasi. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi yang akan diklarifikasi maupun dokumen yang akan disiapkan.
“Iya, PT Migas. Ya data biasa,” katanya singkat.
Perkara yang tengah ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi bersama PT Pertamina EP selama kurun waktu 2009 hingga 2024.
Rentang waktu perkara yang mencapai 15 tahun itu menjadi perhatian tersendiri. Penelusuran terhadap proses kerja sama, pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dinilai penting untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan tersebut.
Sebelum agenda pemeriksaan Tri, penyidik Kejagung telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta pihak lain yang diduga mengetahui proses pengelolaan kerja sama tersebut.
Penundaan pemeriksaan ini tentu tidak boleh mengaburkan substansi penegakan hukum. Publik kini menanti realisasi janji kehadiran Tri di hadapan penyidik serta sejauh mana pemeriksaan mampu membuka secara terang dugaan penyimpangan dalam pengelolaan PT Migas Kota Bekasi.
Proses hukum harus berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang jabatan. Setiap pihak yang dipanggil perlu memberikan keterangan secara kooperatif agar seluruh rangkaian perkara dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar berhenti pada klarifikasi administratif.
Sul




