Reportika.id || Kota Bekasi. Ketidakhadiran Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam agenda pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Selasa (17/11/2026) menjadi perhatian publik. Tri yang sedianya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasional (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024, diketahui mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran Tri Adhianto dalam pemeriksaan tersebut. Menurut Anang, Wali Kota Bekasi telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada penyidik.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” kata Anang.
Sebelumnya, Tri dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung. Namun, dengan adanya permohonan tersebut, penyidik akan mengatur kembali agenda pemeriksaan pada pekan berikutnya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan oleh seorang saksi merupakan hal yang dimungkinkan dalam proses hukum. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses pemeriksaan tidak berlarut-larut karena perkara tersebut menyangkut kepentingan publik dan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD).
“Secara hukum, permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan oleh saksi tentu sah-sah saja sepanjang mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Tapi, akan jauh lebih baik apabila pemeriksaan dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Ini penting agar ada kepastian hukum dan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujar Yohanes Oci saat dimintai keterangannya (18/11).
Menurutnya, posisi Tri Adhianto sebagai kepala daerah membuat perkembangan perkara ini memiliki dimensi politik dan pemerintahan yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat Kota Bekasi membutuhkan kepastian mengenai persoalan yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, terlebih perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan aset dan kepentingan ekonomi daerah.
Yohanes menegaskan, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kedudukan maupun jabatan pihak-pihak yang dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap saksi, termasuk kepala daerah, harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengungkap perkara secara terang.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa jabatan politik seseorang membuat proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan optimal. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemeriksaan ini perlu segera dijadwalkan kembali agar masyarakat mendapatkan kepastian dan kepercayaan terhadap pemerintahan Kota Bekasi tetap terjaga,” tegasnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pamulang ini meminta Kejaksaan Agung mengusut perkara dugaan penyimpangan tata kelola KSO tersebut hingga tuntas. Menurut dia, penyidikan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan sejumlah saksi atau pihak tertentu, tetapi harus mampu menelusuri seluruh rangkaian kebijakan, proses pengambilan keputusan, hingga pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan langsung dalam perkara tersebut.
Ia menilai, pengusutan secara menyeluruh menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, maupun tindakan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Kejaksaan harus menelusuri seluruh pihak yang terlibat secara langsung, termasuk siapa yang mengambil keputusan, bagaimana proses kerja sama itu dibentuk, serta apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari kebijakan tersebut. Jangan hanya berhenti pada persoalan administratif, tetapi harus ditelusuri apabila ada indikasi tindak pidana dan potensi kerugian keuangan negara,” kata Yohanes.
Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan penyimpangan tata kelola KSO antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk periode 2009–2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun penyidik, kerja sama tersebut diduga tidak melalui mekanisme persetujuan DPRD dan tidak melibatkan izin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Anang Supriatna sebelumnya juga mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pembentukan perusahaan yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” ungkap Anang.
Kejaksaan Agung memperkirakan nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp2 triliun. Anang menyebut dampak kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan daerah, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap pihak Pertamina.
“Uang itu yang rugi tidak hanya perusahaan (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” katanya.
Bagi Yohanes, dugaan perkara tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola BUMD di Kota Bekasi. Ia mengingatkan bahwa BUMD semestinya menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menjadi sumber persoalan akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola.
“BUMD itu dibentuk untuk menyokong kemajuan daerah, bukan sebaliknya. Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Harus ada transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, independensi, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan bisnis,” jelasnya.
Ia juga menilai pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kerja sama strategis yang melibatkan BUMD dilaksanakan berdasarkan kajian yang matang, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan yang memadai. Jangan sampai kepentingan bisnis justru mengabaikan prosedur hukum dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kekayaan daerah.
Menurut Yohanes, kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Terlebih, ketika sebuah BUMD diduga terlibat dalam persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, publik berhak memperoleh penjelasan dan kepastian mengenai pertanggungjawaban pengelolaannya.
Yohanes berharap Kejaksaan Agung tetap konsisten dan tidak mengendurkan proses penyidikan hingga seluruh fakta hukum terungkap. Menurutnya, besarnya dugaan kerugian negara dan strategisnya posisi BUMD bagi pembangunan daerah membuat perkara ini harus menjadi perhatian serius.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana proses hukum berjalan sampai tuntas. Jangan ada pihak yang dilindungi karena jabatan atau kepentingan politik. Jika memang ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, harus ditindak sesuai hukum. Masyarakat Kota Bekasi membutuhkan pemerintahan yang bersih, BUMD yang sehat, dan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” pungkas Yohanes.
Sul




