Reportika.id || Lampung Selatan – Rapat koordinasi lintas sektoral tersebut digelar di Aula Raden Intan Polres Lampung Selatan dan dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, serta unsur TNI, BPBD, Damkar, Basarnas, BMKG, pemerintah daerah, relawan dan organisasi masyarakat.
Lebih dari 3.000 titik panas (hotspot) dan titik api terindikasi di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aula Raden Intan Polres Lampung Selatan, Jumat (28/8/2026).
Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan mengatakan, ribuan titik panas tersebut perlu segera diverifikasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Pemantauan dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari Lancang Kuning, SIMPONI dan BMKG sebagai dasar pengecekan oleh petugas.
“Penanganan karhutla, banjir, tsunami dan bencana lainnya merupakan tanggung jawab bersama,” kata Deddy.
Deddy mengatakan, kondisi geografis Lampung Selatan yang memiliki wilayah pesisir serta status Gunung Anak Krakatau Level III (Siaga) membutuhkan kesiapsiagaan lintas sektor.
Polres juga telah mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk melakukan sosialisasi, pemasangan spanduk dan pencegahan kepada masyarakat maupun perusahaan. Jika masih ditemukan pembakaran yang dilakukan sengaja atau karena kelalaian dan memenuhi unsur pelanggaran, polisi akan melakukan penegakan hukum.
Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar mengatakan, pencegahan kebakaran harus dilakukan secara masif hingga tingkat desa selama musim kemarau.
“Himbauan pencegahan kebakaran harus dilaksanakan secara masif dan rutin, baik secara online maupun offline,” ujar Syaiful. Pemerintah daerah juga menyiagakan sejumlah armada dan personel Damkar untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Berdasarkan data Januari hingga Agustus 2026, tercatat 121 kejadian kebakaran di Lampung Selatan, terdiri dari 49 kebakaran lahan dan 41 kebakaran rumah. Kecamatan Kalianda menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 32 kasus. Kepala Damkar Lampung Selatan Muhamad Sefri Masdian menyebut mayoritas kebakaran dipicu aktivitas manusia dan kelalaian sehingga edukasi masyarakat menjadi kunci pencegahan.
Kepala BPBD Lampung Selatan H. Maturidi mengatakan, telah terbentuk 39 Desa Tangguh Bencana (Destana) di 13 kecamatan untuk memperkuat deteksi dini dan penanganan awal. BPBD juga mendorong pembentukan posko gabungan tingkat kabupaten serta penyediaan tandon air di setiap kecamatan.
Rapat menyepakati penguatan sinergi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi terkait, pemerintah desa, relawan, perusahaan, dan masyarakat. Pencegahan dilakukan melalui edukasi secara masif dan berkelanjutan, pengaktifan unsur kesiapsiagaan hingga tingkat desa, serta percepatan verifikasi setiap informasi hotspot, titik api, dan laporan kebakaran.
Selain itu, peserta rapat mendorong penguatan time response, ketersediaan sumber atau tandon air di wilayah rawan, kesiapan sarana prasarana, serta pembentukan posko gabungan tingkat kabupaten. Setiap pembakaran yang memenuhi unsur pelanggaran hukum akan ditindak sesuai ketentuan, sementara rambu dan jalur evakuasi, khususnya di wilayah pesisir, harus terus dijaga dan diperbarui.
( Agusnadi )