Reportika.id || Jakarta – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa upaya penguatan demokrasi tidak boleh terhenti meski saat ini tidak sedang dalam masa tahapan pemilu. Menurutnya, masa jeda ini merupakan momentum krusial bagi Bawaslu untuk memperkuat edukasi publik terkait kepemiluan dan nilai-nilai demokrasi.
“Demokrasi itu bukan peristiwa lima tahunan di bilik suara saja. Justru di masa non-tahapan inilah kita punya waktu untuk membangun kesadaran kritis masyarakat tanpa terdistorsi oleh kampanye hitam atau politik praktis,” ujar Bagja dalam diskusi publik bertajuk Penguatan Demokrasi di Masa Non-Tahapan Pemilu yang digelar via Zoom Meeting, Kamis (29/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bagja memaparkan tiga strategi utama Bawaslu dalam memperkuat fondasi demokrasi.
1. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan
Bagja menjelaskan pendidikan pemilih bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak politik dan tata cara pelaporan pelanggaran. “Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas hak pilih sekaligus menekan angka golongan putih (golput) pada pemilu mendatang,” imbuhnya.
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat
Bawaslu terus mendorong komunitas lokal untuk menjadi pengawas partisipatif. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memantau dinamika politik di daerah masing-masing secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Evaluasi Regulasi secara Inklusif
Strategi terakhir yang ditekankan adalah evaluasi regulasi. Bagja menyebutkan proses ini harus melibatkan banyak pihak untuk menjaring aspirasi dan masukan yang komprehensif.
“Kami menelaah kembali celah-celah hukum yang ditemukan pada pemilu sebelumnya untuk diperbaiki melalui rekomendasi kebijakan. Kita harus mendengar dari semua pihak agar evaluasi regulasi kepemiluan ini benar-benar matang,” pungkas Bagja.
Disisilain, akhir paparannya Bagja kembali mengingatkan tentang penyebaran hoaks dan disinformasi tetap berjalan di media sosial. Bawaslu berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan platform digital dan organisasi masyarakat sipil guna memitigasi narasi yang dapat memecah belah bangsa.
“Kami ingin memastikan bahwa ketika tahapan pemilu berikutnya dimulai, masyarakat kita sudah jauh lebih siap, lebih dewasa secara politik, dan tidak mudah terprovokasi,” pungkasnya.
Bawaslu