Reportika.id || Kota Bekasi – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Kamis (17/9/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, kantor Pemkot Bekasi, serta kantor PT Migas Kota Bekasi (Perseroda). Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Kejagung maupun Pemkot Bekasi mengenai perkara dan tujuan penggeledahan tersebut.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, mengatakan penggeledahan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, menurutnya, publik perlu mendapatkan penjelasan yang jelas agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
“Yang perlu dijelaskan Kejagung adalah penggeledahan ini untuk perkara apa, apa urgensinya, dan dokumen atau alat bukti apa yang sedang dicari. Publik berhak tahu konteksnya,” ujar Yohanes Oci ketika dimintai keteranganya lewat telepon selulernya (17/09).
Menurutnya, keterbukaan informasi penting karena penggeledahan dilakukan di sejumlah institusi pemerintahan dan BUMD yang menyangkut kepentingan publik.
“Jangan sampai publik hanya melihat ada penggeledahan, tetapi tidak memahami tujuan dan konstruksi perkaranya. Penjelasan yang proporsional justru penting untuk menjaga kepercayaan publik, baik kepada penegak hukum maupun kepada Pemkot Bekasi,” katanya.
Yohanes menegaskan, penggeledahan tidak boleh langsung dipersepsikan sebagai bukti telah terjadi tindak pidana. Karena itu, ia meminta semua pihak menunggu proses hukum dan keterangan resmi dari Kejagung.
“Jangan mendahului proses hukum. Tetapi jangan juga membiarkan ruang informasi kosong. Kejagung perlu menjelaskan secara terbuka sebatas yang tidak mengganggu penyidikan, sementara Pemkot Bekasi juga harus kooperatif dan memberikan informasi yang diperlukan,” tegasnya.
Ia menilai transparansi menjadi penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan tafsir liar sekaligus memastikan masyarakat memahami bahwa setiap tindakan aparat memiliki dasar dan tujuan yang jelas.
“Intinya sederhana, publik ingin tahu. Ada apa, apa yang sedang dicari, dan mengapa penggeledahan dilakukan di lokasi-lokasi tersebut. Kalau semuanya dijelaskan secara proporsional, kepercayaan publik akan lebih terjaga,” pungkas Yohanes.
Sul




