Jumat, November 20, 2026
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top News

Nasional

Kriminal

Data dan Akses Aplikasi Desa Karang Baru Diduga Tak Diserahkan, Kades Baru Keluhkan Pelayanan Terganggu

spot_img

Reportika.id || Kabupaten Bekasi – Pergantian kepemimpinan di Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, justru diwarnai persoalan administrasi yang menjadi perhatian. Sejumlah dokumen pemerintahan hingga data digital desa dilaporkan tidak ditemukan. Bahkan, akses sejumlah aplikasi penunjang pemerintahan desa disebut belum diserahkan oleh pihak pemerintahan sebelumnya.

 

Kondisi tersebut mencuat setelah Kepala Desa Karang Baru, M. Alpian, S.H., mengungkapkan kendala yang dihadapinya sejak mulai menjalankan tugas. Ia menyebut, berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan tidak dapat diakses sebagaimana mestinya karena sejumlah arsip dan data yang tersimpan dalam perangkat komputer diduga sudah tidak tersedia.

 

Alpian mengaku kesulitan menelusuri dokumen serta format administrasi yang seharusnya menjadi bagian dari kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Baca Juga  Penyerahan Senpi Rakitan Secara Sukarela Oleh Warga SAD Ke Polres Merangin, Total 95 Senpi Diamankan

 

“Entah apa yang terjadi dengan pemerintahan sebelumnya, format-format administrasi sudah tidak ada. Kami kesulitan mengakses data desa karena semuanya tidak ditemukan di komputer,” ujar Alpian.

 

Tak hanya persoalan dokumen, kendala juga terjadi pada akses sejumlah aplikasi pemerintahan desa. Menurutnya, informasi akun maupun akses yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut tidak diterima saat proses pergantian kepemimpinan berlangsung.

 

Untuk mengatasi persoalan itu, Alpian terpaksa berkoordinasi langsung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi serta Bank BJB. Langkah tersebut dilakukan guna mengurus pemulihan akses melalui proses reset dan memperoleh kembali kendali atas aplikasi yang diperlukan.

 

“Untuk mendapatkan kembali akses aplikasi desa saja, saya harus mendatangi DPMD Kabupaten Bekasi dan Bank BJB untuk mengurus reset aksesnya,” ungkapnya.

Baca Juga  HMI Binjai Soroti Dugaan Pungli SIM di Polres Binjai

 

Ia menilai, kondisi tersebut tidak semestinya terjadi dalam proses pergantian kepala desa. Sebab, penyerahan seluruh dokumen, arsip, data elektronik, hingga akun aplikasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab administrasi pemerintahan yang harus diselesaikan secara tertib.

 

Alpian juga mengakui, persoalan tersebut telah menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

 

“Sangat disayangkan, akibat persoalan ini pelayanan pemerintahan desa menjadi terhambat,” tegasnya.

 

Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, data dan arsip pemerintahan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan dokumen penting yang berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan publik, pengelolaan keuangan, aset desa, data kependudukan, serta berbagai program pembangunan.

Baca Juga  Aspirasi Warga Jadi Prioritas, BKM Bintara Jaya Fokus Benahi Jalan dan Rumah Tak Layak Huni

 

Karena itu, diperlukan pemeriksaan dan penelusuran menyeluruh untuk mengetahui keberadaan dokumen maupun penyebab tidak dapat diaksesnya data digital tersebut. Proses serah terima dari pemerintahan sebelumnya juga perlu dipastikan agar seluruh persoalan memiliki kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Masyarakat Desa Karang Baru tentu berharap persoalan ini tidak berlarut-larut. Pemerintah desa bersama instansi terkait diharapkan segera mengambil langkah konkret agar seluruh sistem administrasi dapat dipulihkan dan pelayanan kepada warga kembali berjalan optimal.

 

Pergantian kepemimpinan semestinya menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Jangan sampai persoalan serah terima administrasi justru menjadi penghambat bagi pemerintahan baru dalam menjalankan kewajibannya kepada masyarakat.

 

Sul

Artikel Lainnya

Peristiwa

Daerah