Kamis, November 19, 2026
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top News

Nasional

Kriminal

HMI Binjai Soroti Dugaan Pungli SIM di Polres Binjai

spot_img

Reportika.id || Binjai, Sumut – Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai, Tomi Sahputra, angkat bicara dan menyampaikan keprihatinan serius atas pemberitaan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM C) di Satlantas Polres Binjai. Dalam pemberitaan tersebut, seorang warga ingin membuat surat ijin mengemudi,namun salah satu oknum satlantas meminta uang tersebut saat hendak mengurus SIM C.

 

Menurut Tomi Sahputra, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka hal ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Pelayanan publik seharusnya menjadi bentuk pengabdian negara kepada masyarakat, bukan justru menjadi ruang yang berpotensi membebani masyarakat kecil dengan biaya di luar ketentuan.

 

“Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin masyarakat kecil yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya justru harus menghadapi dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan ketika mengurus hak administratifnya? Jangan sampai masyarakat yang ingin taat aturan justru dipersulit oleh praktik pelayanan yang tidak profesional,” tegas Tomi Sahputra.

 

PELAYANAN PUBLIK BUKAN LADANG MENCARI KEUNTUNGAN!

Baca Juga  DPRD Bekasi Soroti Dugaan Penghambatan Pembersihan Kali Cikarang, Riverdale Terancam Dipanggil

 

Tomi menegaskan bahwa institusi kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan berintegritas. Dugaan pungli tersebut harus menjadi perhatian serius pimpinan Polres Binjai, khususnya dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan di Satlantas.

 

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang nominal, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

 

“Kalau benar ada permintaan uang di luar ketentuan, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi pihak yang dirugikan. Kami tidak ingin pelayanan publik berubah menjadi praktik yang membebani rakyat. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat harus memiliki dasar aturan dan bukti pembayaran yang jelas,” ujarnya.

 

KAPOLRES BINJAI JANGAN TUTUP MATA!

 

HMI Cabang Binjai meminta Kapolres Binjai untuk tidak menganggap persoalan ini sebagai isu biasa. Pimpinan kepolisian harus hadir memberikan kepastian, melakukan pemeriksaan secara objektif, serta memastikan tidak ada praktik pungutan di luar ketentuan dalam pelayanan penerbitan SIM.

 

Tomi juga menilai bahwa apabila terdapat bukti dan keterangan yang menguatkan dugaan tersebut, maka pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.

Baca Juga  Antisipasi Banjir, Pemkot Bekasi dan TNI-Polri Pastikan Kesiapan Personel serta Peralatan

 

“Kami meminta Kapolres Binjai turun tangan. Jangan hanya mengedepankan slogan pelayanan prima, tetapi kenyataan di lapangan justru menimbulkan keresahan masyarakat. Integritas institusi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan dan seremonial,” tambahnya.

 

HMI CABANG BINJAI DESAK EVALUASI DAN TRANSPARANSI PELAYANAN SIM

 

Atas persoalan tersebut, Tomi Sahputra menyampaikan beberapa tuntutan:

 

Mendesak Kapolres Binjai segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan penerbitan SIM C di Satlantas Polres Binjai.

 

Meminta pemeriksaan terhadap dugaan permintaan uang sebagaimana diberitakan, dengan mengedepankan bukti dan keterangan para pihak.

 

Mendesak transparansi tarif resmi penerbitan SIM agar masyarakat mengetahui secara jelas biaya yang wajib dibayarkan.

 

Meminta adanya tindakan tegas apabila ditemukan oknum yang terbukti melakukan pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang.

 

Meminta perlindungan terhadap masyarakat yang berani melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik.

Baca Juga  Tingkatkan Kualitas Diri Melalui Amal Sholeh, WBP Lapas Bangko Ikuti Pembinaan Rohani Islam

 

Mendesak pengawasan internal Polri agar praktik serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pelayanan Satpas Polres Binjai.

 

JANGAN BIARKAN RAKYAT KECIL KEHILANGAN KEPERCAYAAN TERHADAP INSTITUSI NEGARA!

 

Tomi Sahputra menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kualitas pelayanan publik dan upaya menjaga marwah institusi kepolisian.

 

“Kami tidak sedang mencari kesalahan seseorang tanpa dasar. Namun, ketika muncul pemberitaan yang menyangkut dugaan pungutan liar dan merugikan masyarakat kecil, maka sudah menjadi tanggung jawab moral mahasiswa untuk bersuara. Jangan sampai hukum dan pelayanan publik hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi lemah dalam mengawasi penyimpangan di dalam institusi sendiri.”

 

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang adil, transparan, dan bebas dari pungutan di luar ketentuan.

 

“Polisi adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa rakyat, jangan persulit rakyat yang ingin taat aturan,” Tutup Tomi.

 

 

Ran

Artikel Lainnya

Peristiwa

Daerah