Reportika.id || Langkat, Sumut – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran pupuk subsidi kembali mencuat di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Dugaan tersebut mencuat setelah adanya rekaman percakapan yang diduga mengungkap adanya permintaan sejumlah uang dalam proses penyaluran pupuk subsidi kepada penyalur pupuk subsidi.
Berdasarkan rekaman yang diperoleh, disebutkan bahwa oknum Kepala Desa Teluk, kelompok tani tingkat Kecamatan Secanggang, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), oknum Babinsa hingga oknum Bhabinkamtibmas diduga ikut terlibat dalam praktik pungli tersebut. Dalam percakapan itu, para pihak yang disebut diduga meminta “jatah” sebesar **Rp5.000 per karung** pupuk subsidi yang disalurkan kepada petani.
Munculnya dugaan tersebut mendapat respons keras dari aktivis Binjai-Langkat yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai, **Tomi Syahputra, S.Pd.**
Menurut Tomi, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka praktik tersebut sangat mencederai rasa keadilan bagi para petani dan bertentangan dengan semangat pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan petani melalui program pupuk bersubsidi.
“Jika dugaan ini benar terjadi, maka hal tersebut sangat mencederai rasa keadilan terhadap para petani. Praktik seperti ini juga dinilai mencoreng semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran,” ujar Tomi.
Tomi menegaskan bahwa pihaknya akan segera melaporkan dugaan tersebut kepada Bupati Langkat dan aparat penegak hukum yang berwenang agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.
> “Kami akan segera melaporkan dugaan ini kepada Bapak Bupati Langkat serta aparat penegak hukum yang berkompeten untuk segera menelusuri kebenarannya. Apabila terbukti benar, kami meminta agar seluruh pihak yang terlibat segera diproses sesuai hukum yang berlaku, ditangkap, dan diberikan sanksi tegas karena diduga telah merugikan para petani serta mencari keuntungan dari program nasional yang seharusnya dinikmati masyarakat,” tegas Tomi.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Pemerintah Desa Teluk maupun pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan di atas masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
Ran