Jumat, Februari 27, 2026
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top News

Nasional

Kriminal

Plesiran Mewah Pejabat Pemkab Bekasi Jadi Perhatian, Liburan ke Eropa Hingga Pesta di Hotel Mewah

spot_img

Reportika.id || Kabupaten Bekasi – Beredarnya informasi beserta dokumentasi foto yang menunjukkan sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan perjalanan ke berbagai negara menuai perhatian publik dan media.

 

Sorotan tersebut mencakup tujuan perjalanan, sumber pembiayaan, hingga dugaan adanya aktivitas wisata yang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh oknum pejabat tersebut.

 

Informasi yang berkembang menyebutkan Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, bersama salah satu pejabat di dinas yang sama, Tenny Intania, terlihat berada di kawasan pegunungan es di Swiss, Eropa, pada awal 2025.

 

Keduanya disebut sempat terdokumentasi berada di satu wahana kereta gantung di lokasi tersebut. Keberadaan mereka di destinasi wisata luar negeri tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai pola perjalanan pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi yang dinilai cukup intens ke luar negeri.

Baca Juga  Pria Bacok Dua Warga di Dalam Toko Ditangkap di Lampung Selatan, Polisi Ungkap Motif Pelaku

 

Salah satu Sumber yang minta identitasnya di sembunyikan yang mengetahui informasi tersebut menilai frekuensi perjalanan yang dilakukan tidak sebanding dengan profil penghasilan dan jabatan yang diemban, sehingga memicu dugaan adanya gaya hidup mewah yang patut dipertanyakan asal-usulnya.

 

Henri Lincoln diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas SDABMBK sejak 2022. Hingga akhir 2025, ia disebut telah melakukan perjalanan ke luar negeri hampir sembilan kali, baik untuk kepentingan pribadi maupun mengunjungi anak yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.

 

Sementara itu, Tenny Intania yang kerap turut serta dalam sejumlah perjalanan tersebut juga menimbulkan spekulasi publik mengenai kedekatan hubungan di luar konteks kedinasan, meski hal itu belum dapat dipastikan kebenarannya.

 

Selain perjalanan luar negeri, perhatian publik juga tertuju pada kemampuan pembiayaan pendidikan anak di luar negeri. Berdasarkan informasi yang beredar, dua anak Henri Lincoln tengah menempuh studi di Colorado State University dan University of Leicester.

Baca Juga  Diduga Tanpa Izin Resmi, Galian Optik di Bekasi Utara di Sidak Walikota

 

Jika mengacu pada kisaran penghasilan ASN golongan tertinggi, termasuk tambahan tunjangan kinerja, pendapatan tahunan pejabat setingkat kepala dinas diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Namun, estimasi biaya pendidikan dan biaya hidup dua mahasiswa di luar negeri disebut dapat melampaui angka tersebut setiap tahunnya.

 

 

Sorotan juga mengarah pada kegiatan keluarga, di mana setelah kepulangannya dari Swiss pada Agustus 2025, Henri Lincoln disebut menggelar resepsi pernikahan anaknya di Hotel Fairmont Jakarta. Berdasarkan referensi biaya pernikahan di lokasi tersebut, paket ballroom dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

 

Dari sisi laporan kekayaan, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2023–2024 menunjukkan adanya peningkatan nilai kekayaan yang signifikan serta penambahan kendaraan bernilai tinggi, yang kemudian ikut memicu pertanyaan publik mengenai kewajaran peningkatan tersebut.

Baca Juga  Jembatan Umbul Sekitar Sidorejo Sidomulyo Jebol, Anggota Komisi III Minta Dinas PUPR Lamsel Segera Lakukan Perbaikan

 

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, disebutkan bahwa perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara harus memperoleh izin presiden atau pejabat yang ditunjuk, termasuk bila perjalanan dilakukan dengan biaya pribadi.

 

 

Selain itu, beredar pula informasi yang mengaitkan waktu perjalanan luar negeri tersebut dengan penangkapan seorang kontraktor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2025, yang turut memunculkan dugaan adanya kemungkinan relasi atau pertemuan tertentu selama berada di luar negeri.

 

Atas berbagai informasi dan dugaan yang berkembang, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif dan transparan, guna memastikan tidak terjadi pelanggaran aturan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan publik.

 

Sul

Artikel Lainnya

Peristiwa

Daerah