Reportika.id || Kabupaten Bekasi – Pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, menjadi sorotan sejumlah warga. Mereka menilai proses pemilihan diduga tidak berjalan secara terbuka dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait mekanisme penetapan pemilih hingga unsur masyarakat yang dilibatkan.
Salah satu warga yang juga menjadi saksi dalam proses tersebut, Apas, mengungkapkan bahwa polemik sudah muncul sejak tahapan awal pembentukan panitia pemilihan.
“Sejak awal prosesnya sudah banyak yang dipertanyakan. Mulai dari pembentukan panitia sampai penentuan tokoh masyarakat yang punya hak pilih,” ujarnya.
Menurut Apas, terdapat beberapa unsur yang dianggap tidak sesuai ketentuan namun tetap dimasukkan dalam daftar pemilih. Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat yang dinilai aktif di lingkungan justru disebut tidak terakomodir.
“Ada tokoh agama yang jelas aktif di masyarakat, punya jamaah dan rutin kegiatan keagamaan, tapi malah tidak masuk. Sementara unsur lain yang dipersoalkan warga justru dimasukkan,” katanya.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti jumlah pemilih di masing-masing dusun yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduk.
“Jumlah penduduk Dusun 1 dan Dusun 2 berbeda, tapi kuota pemilihnya hampir sama. Saat ditanyakan dasar perhitungannya, tidak ada penjelasan yang jelas dari panitia,” ungkapnya.
Persoalan tersebut, kata Apas, sebenarnya sudah pernah disampaikan melalui audiensi dengan pihak desa maupun kecamatan. Namun hingga kini warga merasa belum memperoleh jawaban yang memuaskan.
“Kami sudah mencoba mempertanyakan lewat audiensi, tapi belum ada kejelasan. Masyarakat hanya ingin penjelasan yang sesuai aturan,” tambahnya.
Warga lainnya, Newi, juga mengaku menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam daftar pemilih tetap (DPT). Ia mencontohkan adanya perbedaan nama dalam undangan pemilih.
“Di DPT tertulis satu nama, tapi undangan yang keluar berbeda. Hal seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ucap Newi.
Selain itu, ia menyebut ada nama pemilih yang dicoret menjelang pencoblosan tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat maupun para calon peserta.
“Ada warga yang disebut tidak memenuhi syarat administrasi, tapi proses pencoretannya tidak dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Tak hanya persoalan administrasi, warga juga menyoroti dugaan adanya pengarahan dukungan kepada kelompok tertentu menjelang hari pemilihan.
“Beberapa kelompok masyarakat sempat dikumpulkan sebelum pencoblosan. Ini yang kemudian menimbulkan asumsi adanya pengarahan kepada salah satu calon,” ungkapnya.
Meski demikian, warga berharap proses pemilihan BPD di Desa Karangmukti ke depan dapat berlangsung lebih transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“Harapannya sederhana, siapapun yang terpilih benar-benar melalui proses yang jujur, adil, dan terbuka,” pungkas Apas.
Sul