Reportika.id || Jakarta – Dinamika politik nasional kembali memanas menyusul penangkapan sejumlah perwira tinggi kepolisian yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo. Perkembangan tersebut memunculkan spekulasi mengenai meningkatnya ketegangan di antara kekuatan elite politik nasional, khususnya yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai situasi tersebut berpotensi mengakhiri pola kompromi politik di belakang layar dan memicu konflik terbuka antarkekuatan elite.
Menurut Yohanes, tekanan hukum yang menyentuh lingkaran dekat Jokowi, termasuk putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dapat memperbesar ketegangan politik apabila tidak disikapi secara hati-hati.
“Jokowi tentu tidak ingin putranya diobok-obok dengan pendekatan hukum yang kesimpulannya kental dengan nuansa politik. Maka, dia lebih memilih perang terbuka terhadap Prabowo. Kondisi ini bisa memicu eskalasi politik ke tingkat yang jauh lebih destruktif bagi stabilitas pemerintahan,” ujar Yohanes Oci dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (3/11/2026).
Yohanes juga menyoroti persoalan etika politik di balik desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Ia mempertanyakan mengapa tuntutan tersebut hanya diarahkan kepada Gibran, sementara Presiden Prabowo dan partai-partai pendukungnya tidak ikut dimintai pertanggungjawaban politik.
“Mengapa Gibran sendiri yang diminta mundur? Kalau mau clear and clean, Prabowo dan partai-partai pendukungnya juga harus ikut bertanggung jawab. Jangan hanya Gibran yang didesak mundur. Prabowo juga harus diminta mundur karena keduanya berada dalam satu paket dan sama-sama mengetahui konsekuensi politiknya sejak awal. Itu bagian dari etika politik tertinggi,” tegasnya.
Lebih jauh, Yohanes mengingatkan bahwa dinamika tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius di internal institusi kepolisian. Menurutnya, penangkapan sejumlah perwira tinggi oleh sesama unsur penegak hukum dapat memunculkan ketegangan struktural apabila tidak ditangani secara transparan dan profesional.
“Dengan adanya penangkapan sejumlah petinggi kepolisian, pertarungan saat ini bukan hanya antara Prabowo dan Jokowi, tetapi juga berpotensi merembet menjadi persoalan internal antara Listyo Sigit dan Suyudi sebagai Kapolri saat ini. Ini berbahaya karena bisa memicu pembelahan yang sangat tajam di tubuh kepolisian,” sambungnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, Yohanes turut menyoroti peluang politik bagi kekuatan di luar pemerintahan. Ia menilai situasi ini dapat membuka ruang manuver bagi partai-partai oposisi, termasuk PDI Perjuangan (PDIP).
“Tentu saja PDIP bertepuk tangan menyaksikan perang terbuka saat ini. Situasi ini membuka ruang manuver strategis bagi kekuatan politik di luar pemerintahan,” cetusnya.
Di akhir keterangannya, Yohanes menyampaikan kritik terhadap perilaku elite politik yang dinilainya lebih banyak disibukkan oleh perebutan pengaruh dan kepentingan kekuasaan dibandingkan persoalan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya beban kehidupan masyarakat, para pemimpin politik semestinya lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada mempertajam konflik antarelite.
“Elite politik kita saat ini bukan memikirkan rakyatnya, tetapi lebih mempertimbangkan kepentingan politik masing-masing. Sementara itu, masyarakat semakin sengsara di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk,” pungkasnya.
Sul




