Reportika.id || Jakarta — Polemik terkait surat keterangan (suket) dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kembali menjadi sorotan. Persoalan tersebut dinilai tidak semestinya hanya diarahkan kepada Gibran, tetapi juga harus menyeret tanggung jawab politik Presiden Prabowo Subianto beserta partai-partai yang dahulu memberikan dukungan dalam Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai munculnya berbagai desakan agar Gibran mundur maupun dimakzulkan harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kekuatan politik yang sebelumnya berada di barisan pendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut Yohanes, partai politik tidak boleh lepas tangan terhadap keputusan yang pernah mereka ambil. Dukungan terhadap pencalonan seseorang dalam kontestasi nasional merupakan keputusan politik yang memiliki konsekuensi moral dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia bahkan meminta Prabowo dan seluruh partai pengusung berani menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kekeliruan dalam menilai persyaratan administrasi pencalonan Gibran saat Pilpres 2024.
“Kalau memang menjunjung etika politik, Prabowo dan partai-partai pengusung harus berani mengakui apabila dahulu mereka keliru dalam menilai pemberkasan Gibran. Jangan hanya berbicara soal tanggung jawab ketika persoalan sudah menjadi polemik,” tegas Yohanes.
Ia juga mempertanyakan konsistensi sejumlah partai politik yang kini mulai menyuarakan desakan pengunduran diri hingga pemakzulan Gibran, padahal sebelumnya turut memberikan dukungan politik terhadap pencalonannya.
Bagi Yohanes, perubahan sikap tersebut memperlihatkan lemahnya komitmen sebagian elite politik dalam menjaga konsistensi dan tanggung jawab atas keputusan politik masa lalu.
“Ketika desakan pemakzulan dan pengunduran diri justru muncul dari partai yang dahulu ikut mengusung, publik tentu berhak mempertanyakan sikap mereka. Ini menjadi preseden buruk apabila politik hanya dijalankan berdasarkan kepentingan sesaat,” ujarnya.
Yohanes mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi sekadar perebutan pengaruh di antara kelompok elite. Persoalan yang menyangkut jabatan publik harus diselesaikan dengan mengedepankan aturan hukum, prinsip konstitusi, serta kepentingan demokrasi.
Ia menilai, partai politik memiliki kewajiban menjelaskan kepada masyarakat alasan di balik perubahan sikap mereka. Jangan sampai persoalan hukum hanya dijadikan alat untuk menyerang lawan politik, sementara tanggung jawab atas keputusan sebelumnya justru diabaikan.
Lebih lanjut, Yohanes menegaskan bahwa wacana pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua hal berbeda. Pemakzulan Wakil Presiden harus melalui prosedur konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, sedangkan pengunduran diri merupakan keputusan yang berbeda dan tidak dapat disamakan dengan pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
“Demokrasi membutuhkan partai politik yang memiliki konsistensi dan keberanian mempertanggungjawabkan sikapnya. Jika dahulu ikut memberikan dukungan dan legitimasi politik, sekarang mereka juga harus berani menjelaskan kepada publik ketika muncul persoalan. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dalam tarik-menarik kepentingan elite,” pungkasnya.
Sul




