Reportika.id || Kota Bekasi – Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan kenaikan harga material bangunan. Dari 18 rumah yang diusulkan, hanya sembilan unit yang dapat diperbaiki pada 2026.
Camat Pondok Gede, Zainal Abidin Syah, bersama Lurah Jatibening Baru, Badru Tamam, turun langsung memantau progres pembangunan Rutilahu pada Kamis (8/10/2026). Monitoring tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan warga.
Dalam kunjungan itu, Zainal mengapresiasi keterlibatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), pihak kelurahan, serta warga yang bergotong royong mendukung pembangunan rumah penerima manfaat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BKM yang terus bersemangat melakukan pembangunan bersinergi dengan lurah dan warga yang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan program ini bermanfaat agar masyarakat bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujar Zainal.
Ia berharap program Rutilahu dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama warga yang rumahnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.
Lurah Jatibening Baru, Badru Tamam, mengatakan sembilan unit rumah mendapatkan bantuan Rutilahu pada tahun ini. Pembangunannya tersebar di RW 3, RW 4, RW 9, dan RW 11. Dalam kegiatan pemantauan tersebut, empat rumah di antaranya ditinjau langsung di wilayah RW 4.
“Alhamdulillah, setelah kami cek bersama, pembangunan sudah berjalan. Warga juga merasa senang dengan adanya perbaikan rumah ini,” kata Badru.
Menurutnya, total anggaran yang dialokasikan untuk sembilan rumah tersebut mencapai sekitar Rp180 juta. Pengerjaan ditargetkan rampung pada pertengahan hingga akhir bulan, dengan menyesuaikan tingkat kerusakan dan kondisi masing-masing bangunan.
Ketua BKM Jatibening Baru Sri Wulan Ningsih, menjelaskan, penentuan calon penerima manfaat (CPM) dilakukan melalui sejumlah tahapan. Kriteria yang dipertimbangkan meliputi kondisi sosial ekonomi, tingkat penghasilan, kondisi fisik rumah, serta kejelasan status kepemilikan bangunan.
Calon penerima diprioritaskan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dengan mempertimbangkan kategori desil 5 ke bawah dan tingkat kerusakan rumah yang membutuhkan penanganan mendesak.
Proses pendataan dimulai melalui sosialisasi kepada pengurus RW. Usulan kemudian dihimpun bersama RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebelum tim melakukan survei langsung ke lapangan.
Dari hasil pendataan awal, terdapat 18 rumah yang diusulkan. Namun, keterbatasan anggaran membuat hanya sembilan (9) rumah yang dapat ditangani pada tahun ini. BKM selanjutnya melakukan identifikasi untuk menentukan rumah yang dinilai paling membutuhkan bantuan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan perbaikan rumah warga masih lebih besar dibandingkan jumlah rumah yang dapat ditangani melalui program tahun ini
Ketua BKM mengungkapkan, pelaksanaan Rutilahu masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan material, khususnya untuk rumah dengan kerusakan cukup berat.
Bantuan yang diberikan bersifat stimulan. Dari alokasi sekitar Rp20 juta per unit, biaya tenaga kerja disebut berkisar Rp2 juta, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan material dan keperluan pembangunan lainnya sesuai ketentuan program.
Dengan kondisi tersebut, dukungan swadaya masyarakat menjadi penting agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Terlebih, sejumlah rumah berukuran besar atau bangunan lama membutuhkan penanganan lebih banyak, terutama ketika kerusakan atap cukup parah.
Kenaikan harga sejumlah material, termasuk baja ringan dan atap spandek, juga menambah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. BKM berharap koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan partisipasi masyarakat terus diperkuat agar perbaikan rumah penerima manfaat dapat diselesaikan secara optimal.
Selain meninjau pembangunan Rutilahu, Camat Pondok Gede juga melihat kondisi fasilitas sosial (fasos) yang belum terawat serta taman baca di wilayah Jatibening Baru.
Zainal berharap kawasan tersebut dapat dikembangkan secara bertahap menjadi ruang publik yang bermanfaat bagi warga. Selain mendukung kegiatan membaca, area itu berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan senam, aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ruang bermain anak.
Ia menilai pengembangan fasilitas lingkungan perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran agar pemanfaatannya dapat berjalan optimal.
Pemerintah kelurahan bersama BKM diharapkan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan permukiman. Dengan begitu, bantuan Rutilahu tidak hanya menjadi program perbaikan bangunan, tetapi juga bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
Sul