Reportika.id || Kota Bekasi – Upaya mengatasi banjir yang selama ini dikeluhkan warga RW 007 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, mulai memasuki tahap persiapan. Pemerintah Kota Bekasi melakukan peninjauan langsung terhadap jalur drainase sepanjang hampir satu kilometer sebagai bagian dari rencana pembangunan sistem pengendalian banjir, Rabu (22/07/2026).
Monitoring dipimpin Lurah Jatimurni, Mochammad Sunaryadi, bersama Sekretaris Kecamatan Pondok Melati H. Ferry Prihadi Kurniawan, didampingi unsur UPTD serta Bidang Tata Air DBMSDA Kota Bekasi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus memetakan berbagai kendala sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wali Kota Bekasi ke kawasan RW 007 Komplek Bina Arlin pada April 2026 lalu. Saat itu, pemerintah berkomitmen menyiapkan pembangunan polder sebagai salah satu solusi untuk mengurangi banjir yang rutin melanda permukiman warga.
Lurah Jatimurni, Mochammad Sunaryadi, menjelaskan bahwa lokasi yang dikunjungi merupakan bagian dari kawasan yang akan masuk dalam proyek penanganan banjir. Menurutnya, lahan seluas sekitar 700 meter persegi yang telah dihibahkan warga akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan polder.
Ia mengatakan, konsep penanganan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan kolam retensi, tetapi juga mencakup pemasangan pompa air serta normalisasi saluran drainase agar sistem pengaliran air dapat bekerja lebih optimal.
Selama peninjauan berlangsung, tim menemukan sejumlah persoalan yang harus segera ditangani. Di antaranya banyaknya jaringan utilitas yang melintasi saluran, kondisi drainase yang menyempit, hingga endapan lumpur yang menghambat aliran air.
Saluran tersebut menghubungkan kawasan RW 007, RW 003, RW 004 hingga berakhir di RW 005, Komplek Griya Agung Sentosa. Wilayah RW 005 menjadi titik akhir aliran air sehingga kerap mengalami genangan saat hujan deras akibat kapasitas saluran yang tidak lagi memadai.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kelurahan Jatimurni akan melakukan pembersihan drainase bersama tim pematusan sebelum alat berat diterjunkan ke lokasi. Tahapan ini dinilai penting agar proses pekerjaan utama dapat berjalan lebih efektif.
Selain lahan hibah yang telah disiapkan, pemerintah juga menemukan lahan milik warga dengan luas hampir 2.000 meter persegi yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sistem pengendalian banjir pada tahap berikutnya.
Untuk sementara, pembangunan fisik masih menunggu penyelesaian proses pembersihan saluran serta penataan aliran air. Adapun usulan anggaran yang diajukan masyarakat mencapai sekitar Rp850 juta dalam satu paket pekerjaan. Nilai tersebut masih berupa usulan awal dan nantinya akan disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan teknis dari dinas terkait.
Apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, pekerjaan awal ditargetkan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat. Pemerintah optimistis langkah ini dapat menjadi solusi jangka menengah dalam mengurangi genangan yang selama ini menjadi persoalan warga setiap musim hujan.
Warga pun berharap pembangunan polder dan normalisasi drainase benar-benar mampu menekan potensi banjir, memperlancar aliran air, mengurangi penumpukan sampah di saluran, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.
Sul