Reportika.id || Bekasi Kota – Forum Organisasi Daerah (Forda) Menolak Dinasti Wali Kota Bekasi menyoroti proses pengisian jabatan Direktur Teknik (Dirtek) Perumda Tirta Patriot yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi publik terkait praktik nepotisme dan penguatan dinasti politik di Kota Bekasi.
Sekretaris Forda Menolak Dinasti Wali Kota Bekasi, Ahmad Syahbana, menilai pengisian jabatan strategis di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan kompetensi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Menurut Ahmad, munculnya kandidat yang dinilai memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai independensi proses seleksi yang sedang berlangsung.
“Kami berharap seluruh tahapan pengisian jabatan Direktur Teknik dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kapasitas serta rekam jejak yang jelas. Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa jabatan strategis diberikan karena faktor kedekatan keluarga atau politik,” ujar Ahmad Syahbana kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Ia menilai kekhawatiran masyarakat semakin menguat setelah sebelumnya sejumlah anggota keluarga Wali Kota Bekasi menempati posisi strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, memunculkan perdebatan publik mengenai praktik dinasti politik di Kota Bekasi.
Selain itu, Ahmad juga menyinggung keterlibatan anggota keluarga kepala daerah dalam sejumlah organisasi yang memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah. Menurutnya, situasi tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik.
Forda menegaskan bahwa pihaknya tidak menuduh adanya pelanggaran hukum dalam proses pengisian jabatan tersebut. Namun, mereka meminta agar seluruh proses seleksi dan penetapan pejabat di lingkungan BUMD maupun Pemerintah Kota Bekasi dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa setiap jabatan publik diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan integritas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegas Ahmad.
Forda juga mendorong lembaga pengawas dan pihak berwenang untuk memastikan seluruh proses pengangkatan pejabat berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat terjaga.
Sul