Reportika.id || Kota Bekasi – Anggota DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristanti, mendorong Pemerintah Kota Bekasi agar mengubah arah kebijakan ketahanan pangan dari sekadar program bantuan sesaat menjadi program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Menurutnya, pelatihan keterampilan dan penguatan ekonomi warga jauh lebih efektif dibanding hanya menggelar program pasar murah atau penebusan beras bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Yenny saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses di RW 012, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Sabtu (11/7/2026).
Dalam dialog bersama warga, ia menegaskan pentingnya membangun kemandirian masyarakat melalui peningkatan kompetensi di bidang pertanian perkotaan.
Yenny mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi perlu menghadirkan program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Pelatihan hidroponik, hortikultura, budidaya perikanan, hingga peternakan skala rumah tangga dinilai mampu menjadi sumber penghasilan baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.
“Program ketahanan pangan jangan hanya identik dengan tebus beras murah. Masyarakat juga membutuhkan pelatihan dan pendampingan agar mampu menghasilkan nilai ekonomi dari lingkungan tempat tinggalnya,” ujar Yenny.
Ia mengakui keterbatasan anggaran pemerintah daerah masih menjadi kendala dalam memperluas program pemberdayaan tersebut. Karena itu, dirinya berupaya menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), yayasan sosial, maupun mitra lainnya agar pelatihan bagi masyarakat tetap dapat berjalan.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi tersebut, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Ia berharap setiap lingkungan mampu menjadi contoh pengembangan ketahanan pangan berbasis komunitas yang nantinya dapat diterapkan di wilayah lain.
Selain membahas ketahanan pangan, Yenny juga menyoroti pelaksanaan Program RW Bekasi Keren dengan alokasi anggaran Rp100 juta per RW. Ia menilai terdapat perubahan kebijakan yang membuat pelaksanaan program di lapangan menjadi tidak konsisten.
Yenny menjelaskan, pada awalnya salah satu syarat pencairan anggaran adalah setiap RW harus memiliki bank sampah. Namun dalam pelaksanaannya, fokus penggunaan anggaran justru bergeser ke pembangunan infrastruktur sehingga keberadaan bank sampah yang telah dibentuk warga kurang mendapatkan tindak lanjut.
“Awalnya setiap RW diwajibkan memiliki bank sampah sebagai syarat pencairan. Setelah itu kebijakannya berubah dan lebih banyak diarahkan ke infrastruktur. Akibatnya, banyak bank sampah yang sudah dibentuk tidak lagi mendapat pembinaan maupun keberlanjutan program,” ungkapnya.
Ia mengaku menerima berbagai keluhan dari pengurus RW yang telah bersungguh-sungguh membangun bank sampah, tetapi kini kebingungan mengenai kelanjutan pengelolaannya. Padahal, menurutnya, semangat masyarakat untuk mengelola sampah dan menjaga lingkungan masih sangat tinggi.
“Saya melihat RW-RW sebenarnya konsisten menjalankan bank sampah. Mereka punya semangat, ide, dan kemauan. Sangat disayangkan jika semangat itu akhirnya padam karena programnya tidak dilanjutkan,” katanya.
Yenny berharap pemerintah daerah kembali memberikan perhatian terhadap pengembangan bank sampah sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengajak media massa ikut mengawal pelaksanaan program agar setiap kebijakan yang telah direncanakan benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi warga.
Sul