Reportika.id || Kota Bekasi — Dampak ledakan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustikajaya, masih dirasakan warga hingga kini.
Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi, kembali turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, Jumat (3/4/2026).
Sekitar 50 kepala keluarga yang tinggal di RT 01 dan 02, RW 03 menerima bantuan tersebut. Mereka merupakan warga yang terdampak langsung akibat kebakaran hebat yang dipicu insiden ledakan.
Sarwin mengungkapkan, kunjungan ini menjadi kali kedua setelah peristiwa terjadi. Selain membawa bantuan, ia juga ingin memastikan kondisi warga sekaligus menyerap aspirasi mereka secara langsung.
“Tidak sedikit warga yang kehilangan tempat tinggal hingga mata pencaharian. Ada usaha yang hangus terbakar, bahkan properti kontrakan juga ikut rusak,” ujarnya di lokasi.
Ia menyebutkan, sebagian warga hingga kini masih bertahan di tempat pengungsian atau tinggal sementara di rumah keluarga karena rumah mereka belum layak dihuni.
Menurutnya, situasi ini membutuhkan langkah cepat dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun pengelola SPBE, untuk mempercepat proses pemulihan.
Sarwin pun mendesak Pemerintah Kota Bekasi agar segera mengambil tindakan konkret guna membantu warga bangkit dari dampak bencana tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dari pihak pengelola SPBE atas kerugian yang dialami masyarakat.
“Penyelidikan memang masih berjalan, tetapi kebutuhan warga tidak bisa ditunda. Mereka butuh kepastian untuk melanjutkan kehidupan,” tegasnya.
Berdasarkan informasi dari warga, sebelum ledakan terjadi sempat tercium bau gas yang diduga berasal dari kebocoran. Warga bahkan sempat diimbau menjauh serta mematikan kendaraan di sekitar lokasi.
Hal tersebut, menurut Sarwin, seharusnya bisa menjadi peringatan dini untuk mencegah terjadinya ledakan.
“Ada indikasi yang perlu dievaluasi, terutama terkait sistem keamanan dan kesiapsiagaan di lokasi,” katanya.
Ia juga menyoroti lokasi SPBE yang berada di tengah kawasan padat penduduk. Ke depan, menurutnya, keberadaan fasilitas seperti ini perlu ditinjau ulang demi meminimalisir risiko bagi warga.
“Penempatan SPBE di lingkungan padat harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Sarwin menambahkan, hasil penyelidikan nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk rekomendasi terhadap operasional SPBE tersebut.
Sementara itu, ia mengaku hingga saat ini belum ada informasi mengenai bantuan atau komunikasi dari pihak pengelola SPBE kepada warga terdampak.
“Sejauh ini bantuan lebih banyak datang dari pemerintah daerah dan DPRD. Ini tentu menjadi catatan penting,” katanya.
Meski begitu, Sarwin memastikan DPRD Kota Bekasi akan terus mengawal aspirasi masyarakat, termasuk menjembatani komunikasi dengan pihak terkait agar hak-hak warga dapat terpenuhi.
“Kami akan terus mengawal sampai warga mendapatkan keadilan dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” pungkasnya.
Sul