Reportika.id || Semarang – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi sekaligus mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk terus konsisten menjalankan praktik pengelolaan sampah secara mandiri sebagai pilar penting mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Saat menghadiri Rapat Kerja Nasional I PHRI 2026 di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026), Menpar Widiyanti menegaskan bahwa isu sampah berada dalam kondisi krusial dan menjadi perhatian serius pemerintah. Penguatan kesadaran bersama serta langkah nyata di tingkat pelaku usaha dinilai sangat menentukan keberhasilan agenda nasional penanganan sampah.
“Hal ini tercermin dari berbagai langkah tambahan untuk meningkatkan kesadaran serta penguatan pengelolaan sampah mandiri. Presiden Prabowo Subianto juga telah menginisiasi Gerakan Indonesia ASRI,” kata Menpar Widiyanti.
Di tingkat Kabinet Merah Putih, kementerian dan lembaga tengah menggulirkan berbagai inisiatif masif guna mengakselerasi penyelesaian persoalan sampah. Selain menjalin kerja sama dengan mitra internasional, pengembangan program waste-to-energy menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern dan terintegrasi.
Dalam konteks tersebut, Menpar berpandangan bahwa praktik pengelolaan sampah mandiri oleh hotel dan restoran akan memberikan kontribusi konkret terhadap agenda nasional sekaligus memperkuat citra destinasi yang bersih dan berdaya saing. Upaya ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan.
Selama ini, PHRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kualitas layanan dan memperkuat daya saing pariwisata nasional. Oleh karena itu, kolaborasi yang telah terjalin diharapkan semakin solid, termasuk dalam merespons tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
“Kami mengimbau dan mengajak pengusaha perhotelan dan restoran untuk menerapkan serta melanjutkan upaya pengelolaan sampah mandiri, sebagaimana surat dari Menteri Lingkungan Hidup yang dipertegas melalui surat Deputi Bidang Investasi dan Industri Kementerian Pariwisata,” kata Menpar.
Selain isu lingkungan, Menpar juga memaparkan perubahan lanskap pariwisata pada 2026. Pergeseran preferensi wisatawan semakin mengarah pada kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan kebugaran, serta pencarian pengalaman yang bermakna dan imersif dengan layanan yang nyaman dan personal. Tren ini menuntut industri untuk beradaptasi dan menghadirkan standar layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.
Menpar turut memaparkan capaian kinerja pariwisata sepanjang 2025 yang menunjukkan fondasi yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi. Tingkat okupansi hotel terendah terjadi pada Maret 2025 sebesar 33,56 persen, turun 9,85 poin persentase dibandingkan Maret 2024. Kondisi tersebut dipengaruhi perubahan pola belanja pemerintah dan masyarakat pada awal tahun, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 4,87 persen.
Meski menghadapi tekanan, industri perhotelan menunjukkan ketangguhan dan kemampuan bangkit secara bertahap. Tren peningkatan okupansi berlangsung konsisten hingga mencapai 56,12 persen pada Desember 2025, yang menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun. Hal ini mencerminkan daya tahan dan adaptabilitas pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan usaha.
Ke depan, Menpar menegaskan komitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi aktif antara pemerintah dan industri guna merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran terhadap berbagai persoalan di lapangan. Dialog yang konstruktif dinilai penting agar setiap aspirasi dan tantangan dapat direspons secara cepat dan terukur.
“Saya berharap kita terus mengedepankan ruang diskusi internal yang konstruktif untuk setiap aspirasi maupun tantangan yang muncul,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kesempatan tersebut menyampaikan sektor pariwisata merupakan bentuk investasi strategis dalam membangun provinsi, kabupaten, dan kota yang inklusif serta berkelanjutan. Di Jawa Tengah, sebanyak 1.000 desa wisata telah memiliki Surat Keputusan Kepala Daerah, menjadi modal sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pembangunan daerah.
Jawa Tengah juga mengembangkan wisata ramah Muslim yang mencakup penyediaan restoran halal, fasilitas ibadah, serta layanan pendukung lainnya. Selain itu, konsep aglomerasi sedang dikembangkan, dengan Solo sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan pariwisata, perdagangan, dan investasi dalam satu ekosistem pembangunan.
Ahmad berharap skema aglomerasi tersebut dapat direplikasi di wilayah lain guna memperkuat daya saing destinasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa perjalanan organisasi selama 57 tahun tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Namun, ia meyakini bahwa kerja keras pengusaha perhotelan dan restoran merupakan kontribusi nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Sejumlah tantangan yang dihadapi industri antara lain kompetisi tidak sehat dari akomodasi ilegal, regulasi yang dinilai memberatkan seperti perubahan klasifikasi baku lapangan usaha hotel, serta kendala terkait aturan restoran dan sertifikasi halal. PHRI menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pariwisata dalam mencari solusi bersama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Sekretaris BPD PHRI Jawa Tengah Yanti Yulianti, perwakilan kementerian dan lembaga, serta anggota PHRI dari seluruh Indonesia.
Mendampingi Menpar, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizky Handayani serta Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto.
Siaran Pers Kemenpar