Reportika.id || Medan, Sumut – Solidaritas Jaga Bangsa (SJB) Sumatera Utara menyoroti dugaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai ketentuan oleh 40 kepala sekolah di Kabupaten Langkat. SJB Sumut mendesak adanya audit menyeluruh guna memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara.
Koordinator Daerah (Korda) SJB Sumut, M. Hafiz, mengatakan bahwa Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
Menurut Hafiz, mencuatnya dugaan pengelolaan Dana BOS yang menjadi perhatian publik harus disikapi secara serius oleh seluruh pihak terkait. Audit menyeluruh dinilai penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus menghindari munculnya berbagai spekulasi.
“Dana BOS adalah hak peserta didik yang dipercayakan negara kepada sekolah untuk dikelola dengan baik. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini diperiksa secara terbuka, profesional, dan objektif,” ujar Hafiz, Rabu.
Ia menegaskan, jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesalahan administrasi, maka pembinaan dan perbaikan harus segera dilakukan. Namun apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami tidak ingin ada pihak yang dihakimi sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Namun di sisi lain, transparansi harus dikedepankan agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tetap terjaga,” tegasnya.
SJB Sumut juga mendorong pemerintah daerah, Inspektorat, serta instansi terkait untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS di seluruh sekolah. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah terulangnya persoalan serupa di masa mendatang.
Setiap rupiah anggaran pendidikan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan. Pengawasan yang kuat akan menjadi kunci terciptanya tata kelola yang bersih dan akuntabel,” tambah Hafiz.
SJB Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu yang berkaitan dengan transparansi anggaran publik dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Sumatera Utara, khusus Kabupaten langkat.
Ran