Sabtu, November 21, 2026
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top News

Nasional

Kriminal

Rangkap Jabatan Wali Kota Bekasi sebagai Ketua KONI, Yohanes Oci: PDIP Jangan Tutup Mata, Ini Persoalan Etika Kekuasaan!

spot_img

Reportika.id || Kota Bekasi – Rangkap jabatan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi menuai sorotan. Persoalan ini dinilai bukan sekadar urusan organisasi olahraga, tetapi menyangkut etika kekuasaan dan potensi konflik kepentingan, terlebih setelah muncul informasi dugaan alokasi dana hibah Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp137 miliar kepada KONI untuk persiapan dan penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026.

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai rangkap jabatan tersebut menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.

 

“Kita sedang berbicara tentang Wali Kota yang memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan APBD, tetapi pada saat bersamaan juga memimpin organisasi yang diduga menerima dana hibah dari pemerintah daerah yang dipimpinnya. Publik berhak mempertanyakan bagaimana independensi keputusan dan pengawasannya dijamin. Ini potensi konflik kepentingan yang tidak boleh dianggap sepele,” tegas Yohanes Oci (8/11)

Baca Juga  Tak Hadiri Panggilan Kejagung, Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus Migas Di Jadwal Kembali

 

Ia merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 42 dan 43, yang mengatur konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan.

 

Menurut Yohanes, dana hibah Rp137 miliar merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan sekadar disampaikan sebagai anggaran untuk kepentingan olahraga.

 

“Berapa untuk atlet, pelatih, transportasi, akomodasi, perlengkapan pertandingan, dan operasional organisasi? Semuanya harus transparan. Jangan sampai atlet hanya dijadikan alasan untuk membenarkan besarnya anggaran, sementara masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaannya,” ujarnya.

Baca Juga  Karang Baru Kukuhkan Pengurus PKK dan Posyandu, Pelayanan Kesehatan dan Pengabdian 2026–2034 Dimulai

 

Ia mendesak Pemkot Bekasi dan KONI membuka dokumen rincian anggaran, tahapan pencairan, realisasi penggunaan, serta laporan pertanggungjawaban. DPRD dan Inspektorat juga diminta menjalankan pengawasan secara serius dan independen.

 

Yohanes turut meminta PDI Perjuangan tidak tinggal diam menyikapi polemik tersebut. Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kader yang menduduki jabatan publik tetap menjunjung tinggi integritas dan etika pemerintahan.

 

“PDIP jangan hanya hadir ketika kader memperoleh kekuasaan, tetapi diam ketika muncul persoalan yang menyangkut tata kelola pemerintahan. Partai harus berani meminta klarifikasi dan melakukan evaluasi secara objektif. Jangan sampai persoalan seorang kader justru berkembang menjadi beban citra partai di mata masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga  Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 untuk Deteksi Narkoba

 

Ia mengatakan ini bukan untuk menghambat penyelenggaraan Porprov atau kemajuan olahraga Kota Bekasi, melainkan memastikan uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab.

 

“Wali Kota adalah jabatan publik, sementara KONI adalah organisasi olahraga, bukan perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah daerah. Kalau seluruh proses pemberian hibah sudah sesuai aturan, buktikan melalui keterbukaan dokumen dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam demokrasi, kepercayaan tidak dibangun dengan kekuasaan, tetapi dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkas Yohanes Oci.

 

Red

Artikel Lainnya

Peristiwa

Daerah