Reportika.id || Deli Serdang, Sumut – Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, dugaan praktik nepotisme dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, mencuat dan menuai perhatian masyarakat.
Ketua KMMB Sumut, Sutoyo, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang wilayah Labuhan Deli, agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Tanjung Selamat terkait dugaan keterlibatan pihak keluarga dalam pengelolaan anggaran dana desa.
Dalam keterangannya, Sutoyo.SH menyampaikan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi kuat praktik nepotisme dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa. Dugaan tersebut mengarah kepada adik kandung Kepala Desa berinisial EW yang disebut-sebut kerap mengendalikan serta terlibat langsung dalam pengerjaan proyek-proyek yang bersumber dari Dana Desa.
“Kami mendesak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang wilayah Labuhan Deli untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Tanjung Selamat. Dugaan nepotisme ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut uang negara dan hak masyarakat,” tegas Sutoyo.
Menurutnya, KMMB Sumut sebelumnya juga telah melaporkan Kepala Desa Tanjung Selamat terkait dugaan tidak transparannya pengelolaan Dana Desa. Kecurigaan itu muncul lantaran sejumlah pembangunan di desa tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek sebagaimana aturan yang berlaku.
“Dari hasil investigasi lapangan dan informasi yang kami terima, ditemukan fakta mengejutkan bahwa adik kandung Kepala Desa berinisial EW diduga sering terlibat dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Ini menjadi pertanyaan besar dan harus diusut secara serius,” lanjutnya.
KMMB Sumut menilai, jika dugaan tersebut benar adanya, maka hal itu telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, praktik semacam ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta membuka ruang penyalahgunaan anggaran.
Atas dasar itu, KMMB Sumut meminta Aparat Penegak Hukum, khususnya pihak Kejaksaan, agar tidak tutup mata terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami ingin supremasi hukum benar-benar ditegakkan. Jangan sampai pengelolaan Dana Desa dijadikan alat memperkaya kelompok atau keluarga tertentu. Kejaksaan harus segera turun tangan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” tutup Sutoyo.
Ran