Reportika.id || Kota Bekasi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi tengah menyelidiki dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun anggaran 2025. Dalam pemeriksaan awal di dua kecamatan, sejumlah pekerja yang tercatat sebagai penerima bantuan mengaku tidak pernah menerima uang, meski berdasarkan data penyaluran bantuan tersebut telah dicairkan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, mengatakan penyelidikan dilakukan untuk menelusuri dugaan ketidaksesuaian dalam penyaluran program bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut.
“Betul, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi saat ini sedang mendalami penyaluran BSU. Prosesnya masih dalam tahap penyelidikan. Kami menemukan beberapa dugaan penyelewengan dalam penyalurannya dan masih mendalami modus serta mekanismenya,” ujar Ryan saat dikonfirmasi.Kamis (22/10/2026).
Berdasarkan keterangan Kejari, jumlah penerima BSU di Kota Bekasi diperkirakan mencapai lebih dari 60.000 pekerja. Untuk menelusuri dugaan penyimpangan, tim kejaksaan melakukan pengecekan langsung kepada sejumlah pekerja yang namanya tercatat dalam data penerima bantuan.
Pengecekan awal dilakukan di Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Utara. Hasilnya, sebagian besar pekerja yang dimintai keterangan di kedua wilayah tersebut menyatakan tidak pernah menerima bantuan, bahkan mengaku tidak mengetahui adanya program tersebut.
Di Kecamatan Bekasi Barat, dari 17 orang yang dimintai keterangan, hanya tiga orang yang mengaku menerima BSU. Sementara itu, 14 orang lainnya menyatakan tidak pernah menerima bantuan tersebut.

Adapun di Kecamatan Bekasi Utara, dari 23 orang yang dimintai keterangan, hanya satu orang yang mengaku menerima bantuan. Sebanyak 22 orang lainnya menyatakan tidak menerima BSU.
Ryan menjelaskan, pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data penerima yang tersedia dengan keterangan langsung dari para pekerja. Kejaksaan belum melakukan pemanggilan terhadap para penerima, melainkan menerjunkan tim untuk meminta keterangan di lapangan.
“Berdasarkan data, uangnya sudah tersalurkan. Namun, ada penerima yang mengaku tidak pernah menerima dan bahkan tidak mengetahui program bantuan subsidi ini,” jelasnya.
BSU merupakan program pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program tersebut ditujukan untuk membantu pekerja yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan penghasilan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan yang berlaku pada periode penyaluran.
Untuk wilayah Kota Bekasi, penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Ryan menyebut, pihak kejaksaan juga telah meminta keterangan kepada pihak PT Pos Indonesia terkait proses penyaluran BSU tahun 2025. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya menelusuri alur distribusi bantuan dan memastikan kesesuaian antara data penerima dengan realisasi penyaluran.
Meski demikian, Kejari Kota Bekasi belum mengungkap secara terperinci dugaan modus penyimpangan maupun pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyelidikan masih berjalan untuk mengumpulkan keterangan dan mencocokkan data yang ada.
Sementara itu, Deputy Executive Manager Kantor Cabang Utama Bekasi, Adam Gunari, menjelaskan bahwa calon penerima BSU dapat memeriksa status kepesertaan dan hak penerimaan bantuan melalui aplikasi Pospay.
Menurut Adam, aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.
Terkait penyelidikan yang dilakukan Kejari Kota Bekasi, Adam mengaku mengetahui adanya proses pemeriksaan tersebut melalui pembahasan internal dengan pimpinan kantor. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui secara terperinci proses pemeriksaan maupun dugaan ketidaksesuaian yang sedang ditelusuri.
“Secara umum, prosesnya dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Adam juga mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan penerima BSU di wilayah Kota Bekasi maupun nilai anggaran yang disalurkan pada 2025. Menurutnya, data tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui bagian terkait.
Ia menambahkan, mekanisme penyaluran mengikuti sistem yang dibuka dan ditutup berdasarkan instruksi kantor pusat. Untuk pencairan, penerima yang memenuhi persyaratan dapat mengakses layanan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan awal di Bekasi Barat dan Bekasi Utara menjadi perhatian karena terdapat perbedaan antara status penyaluran dalam data dan pengakuan sejumlah pekerja yang tercatat sebagai penerima.
Namun, pengakuan tidak menerima bantuan tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen, data transaksi, serta mekanisme penyaluran yang dilakukan oleh pihak terkait.
Kejari Kota Bekasi masih mendalami perkara ini untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proses pendataan, penetapan penerima, maupun pencairan bantuan.
Hingga penyelidikan menghasilkan kesimpulan, dugaan penyimpangan penyaluran BSU 2025 tersebut belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti. Publik kini menunggu hasil penelusuran kejaksaan guna memastikan hak pekerja yang seharusnya menerima bantuan tidak hilang akibat ketidaksesuaian dalam proses penyaluran.
Sul




