Reportika.id || Kabupaten Bekasi – Kebebasan pers dalam menjalankan tugas peliputan kembali menjadi sorotan. Sejumlah wartawan yang hendak meliput persidangan perkara sengketa tanah seluas 3,6 hektare di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Kabupaten Bekasi, justru terkendala prosedur perizinan yang dinilai berbelit-belit.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (3/11/2026). Awak media yang datang untuk mengikuti jalannya persidangan diwajibkan mengisi formulir khusus serta menyerahkan identitas pers. Namun, setelah seluruh persyaratan dipenuhi, mereka masih harus menunggu persetujuan hakim untuk mendapatkan izin peliputan.
Mekanisme tersebut memicu keberatan dari kalangan jurnalis. Pasalnya, proses menunggu kepastian izin berlangsung cukup lama hingga persidangan selesai sebelum wartawan memperoleh kesempatan untuk melakukan peliputan.
Sejumlah media yang hadir di antaranya Metro TV, Elshinta Radio, SuaraKarya.id, Kumparan.com, tvOne, dan Pojoksatu.id. Mereka mempertanyakan mekanisme yang diterapkan karena dinilai tidak memberikan kepastian akses bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Echo, jurnalis Elshinta Radio, mengungkapkan kekecewaannya atas prosedur yang harus dilalui. Menurutnya, proses administrasi yang berlarut-larut membuat kesempatan untuk meliput jalannya persidangan akhirnya terlewatkan.
“Kami sempat bersitegang mengenai prosedur untuk meliput kegiatan sidang sengketa tersebut. Prosesnya sangat bertele-tele, hanya menunggu dan mengisi formulir, hingga akhirnya sidang keburu selesai. Ini sangat mengecewakan bagi kami, pengadilan tidak memberi ruang untuk jurnalis meliput,” ujar Echo, Selasa (3/11/2026).
Ketegangan tersebut kemudian berujung pada pertemuan antara awak media dan pihak PN Cikarang. Para jurnalis diarahkan ke ruang mediasi untuk berdialog dengan bagian hubungan masyarakat (Humas) pengadilan.
Namun, pertemuan itu belum menghasilkan solusi yang diharapkan. Pihak PN Cikarang disebut tetap mempertahankan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Wartawan diwajibkan mengisi formulir kehadiran setiap hari apabila hendak melakukan peliputan, sementara persetujuan untuk meliput tetap bergantung pada izin yang diberikan pihak pengadilan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan lembaga peradilan terhadap kerja jurnalistik, khususnya dalam memberikan akses informasi kepada publik melalui pemberitaan persidangan.
Di sisi lain, perkara sengketa tanah seluas 3,6 hektare yang mempertemukan pihak ahli waris dengan Lippo Group tersebut dijadwalkan kembali disidangkan pada 19 November 2026.
Dalam agenda berikutnya, majelis hakim berencana melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi objek sengketa. Pengadilan juga menginstruksikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membawa peralatan pengukuran tanah melalui udara guna mendukung pemeriksaan objek perkara.
Persoalan akses peliputan ini diharapkan mendapat perhatian pihak PN Cikarang agar pelaksanaan prosedur administrasi tidak justru menghambat tugas wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Sul




