Reportika.id || Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi terus memperkuat akses pelayanan hukum bagi masyarakat melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap kelurahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membekali para paralegal dengan pemahaman mengenai penerapan keadilan restoratif atau restorative justice.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan sosialisasi penerapan hukum restorative justice bagi paralegal Posbankum se-Kota Bekasi yang dirangkai dengan diskusi bersama Bagian Hukum dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Kamis (19/11/2026).
Ketua Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Kota Bekasi, Efendi Santoso, S.H., M.A., mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas paralegal dalam memberikan pelayanan serta pendampingan awal kepada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum.
Menurut Efendi, kegiatan kali ini diikuti perwakilan paralegal dari tiga kecamatan, yakni Bekasi Timur, Bantargebang, dan Rawalumbu. Mereka merupakan bagian dari anggota Posbankum yang ditempatkan di masing-masing kelurahan.
Ia menjelaskan, paralegal memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum sekaligus mencari jalan penyelesaian melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian apabila memenuhi ketentuan hukum.
“Harapannya, persoalan hukum yang memungkinkan diselesaikan secara damai dapat ditangani lebih awal di tengah masyarakat, sehingga tidak semua permasalahan harus berujung ke kepolisian maupun pengadilan,” ujar Efendi.
Efendi menegaskan, masyarakat dapat mendatangi Posbankum di kelurahan masing-masing untuk berkonsultasi mengenai persoalan hukum tanpa dipungut biaya.
Layanan yang diberikan mencakup konsultasi persoalan pidana maupun perdata. Namun, kewenangan paralegal pada prinsipnya berada dalam ranah bantuan hukum nonlitigasi atau penyelesaian di luar pengadilan.
Apabila masyarakat membutuhkan pendampingan dalam proses persidangan, Posbankum dapat menghubungkan warga dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terverifikasi yang berada dalam jaringan pendampingan tersebut.
Ia juga berharap para paralegal dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Dukungan pemerintah kelurahan dan kecamatan, termasuk penyediaan tempat serta fasilitas pelayanan, dinilai penting agar kegiatan Posbankum berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Ryan Anugrah, S.H., menyampaikan bahwa keterlibatan Kejaksaan dalam sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman paralegal mengenai penerapan keadilan restoratif.
Ryan menjelaskan, keberadaan Posbankum dan paralegal di 56 kelurahan di Kota Bekasi diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum, khususnya bagi warga yang selama ini kesulitan memperoleh konsultasi karena keterbatasan biaya maupun pengetahuan hukum.
Ia menekankan bahwa paralegal harus memahami batas kewenangan serta kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian, sehingga penerapannya harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Paralegal harus memahami perkara seperti apa yang dapat diselesaikan di luar persidangan dan mana yang harus diproses melalui mekanisme hukum. Karena itu, pemahaman mengenai keadilan restoratif menjadi sangat penting,” jelas Ryan.
Lebih lanjut, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi berencana memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung tugas paralegal. Salah satu bentuk kerja sama yang didorong adalah keterlibatan Jaksa Pengacara Negara melalui fungsi pelayanan dan konsultasi hukum.
Dengan demikian, paralegal tidak hanya mendapatkan pembekalan dari advokat dan LBH, tetapi juga memiliki ruang konsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara ketika menghadapi persoalan hukum yang memerlukan pandangan lebih mendalam.
Ryan menambahkan, masyarakat yang menghadapi persoalan seperti sengketa tanah, warisan, maupun permasalahan hukum lainnya dapat memanfaatkan Posbankum di kelurahan untuk memperoleh konsultasi awal secara gratis.
Ia berharap keberadaan layanan tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memastikan warga mendapatkan akses pelayanan hukum yang layak tanpa harus terbebani biaya konsultasi.
“Harapan kami, masyarakat Kota Bekasi semakin melek hukum. Ketika menghadapi persoalan, mereka tahu harus datang ke mana dan bisa memperoleh konsultasi secara gratis. Paralegal juga harus memiliki kompetensi dan terverifikasi, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sul




