Reportika.id || Medan, Sumut – Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPD-PERMAHI) Sumatera Utara menyatakan sikap tegas terhadap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan dalam proses pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM C) di lingkungan Satlantas Polres Binjai.
Melalui aksi damai yang akan dilaksanakan di Polda Sumatera Utara pada Jumat, 20 November 2026, DPD-PERMAHI Sumatera Utara hadir sebagai representasi suara mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak adanya keterbukaan serta pertanggungjawaban dari institusi kepolisian.
“Kami menilai bahwa pelayanan publik, khususnya penerbitan SIM, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengedepankan transparansi, profesionalitas, serta bebas dari segala bentuk praktik pungutan liar maupun percaloan,” Ujar Koordinator Aksi
Apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka hal ini bukan sekadar persoalan administrasi pelayanan, melainkan menjadi persoalan serius yang menyangkut integritas, kepercayaan publik, dan marwah institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
DPD-PERMAHI Sumatera Utara mempertanyakan: ada apa dengan pelayanan SIM C di Satlantas Polres Binjai? Mengapa masih muncul dugaan praktik pungutan di luar ketentuan yang seharusnya berlaku? Siapa yang harus bertanggung jawab apabila praktik tersebut terbukti terjadi?
Oleh karena itu, kami mendesak Kapolres Binjai agar memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat. Kami juga meminta Kapolda Sumatera Utara untuk memerintahkan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif terhadap sistem pelayanan SIM C di Satlantas Polres Binjai.
Tidak hanya itu, kami meminta Propam Polda Sumatera Utara melakukan penelusuran terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam proses pelayanan tersebut.
Adapun sikap dan tuntutan DPD-PERMAHI Sumatera Utara adalah:
1. Mendesak Kapolres Binjai untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pungutan liar dan percaloan dalam pelayanan SIM C.
2. Mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelayanan SIM C di Satlantas Polres Binjai.
3. Mendesak Propam Polda Sumatera Utara mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota Polri apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
4. Mendesak penghentian segala bentuk praktik pungli dan percaloan dalam pengurusan SIM di Kota Binjai.
5. Mendesak Kapolda Sumatera Utara mengambil tindakan tegas, termasuk pencopotan dan penggantian Kasat Lantas Polres Binjai apabila terbukti terlibat atau melakukan pembiaran terhadap praktik pungli dan percaloan.
“Kami tegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk kebencian terhadap institusi kepolisian, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa hukum dalam mengawal supremasi hukum serta memperjuangkan hak masyarakat atas pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan,” Pungkasnya.
Kepolisian seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, bukan justru menjadi tempat munculnya persoalan yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Kami tidak menginginkan persoalan ini hanya dijawab dengan janji dan klarifikasi normatif. Kami membutuhkan langkah nyata, pemeriksaan yang transparan, dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
LAWAN PUNGLI! TEGAKKAN HUKUM! JAGA MARWAH INSTITUSI!
DPD-PERMAHI Sumatera Utara akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!
Siaran Pers
Rania




