Reportika.id || Kabupaten Bekasi — Persoalan akses pembersihan Kali Cikarang di sekitar kawasan Apartemen Riverdale, Kabupaten Bekasi, mulai mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. DPRD Kabupaten Bekasi mendesak persoalan tersebut segera ditelusuri dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Tiga anggota DPRD dari Fraksi Golkar, PKB, dan Demokrat menyampaikan keprihatinan atas dugaan pembatasan akses terhadap tim Rehab Kali Cikarang yang hendak melakukan pembersihan sampah serta pengangkatan sedimentasi sungai.
Bahkan, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi membuka kemungkinan memanggil manajemen Apartemen Riverdale melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut.
Dugaan penghambatan itu menjadi perhatian karena kegiatan pembersihan sungai merupakan bagian dari upaya menjaga kelancaran aliran air dan mengurangi risiko banjir, terutama menjelang meningkatnya intensitas hujan.
Kepentingan Publik Tidak Boleh Dikesampingkan
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, Ahmad bin Olim, menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sungai.
Ia mengingatkan, kepentingan menjaga lingkungan tidak semestinya terhambat oleh persoalan akses kawasan, terlebih ketika kegiatan yang dilakukan bertujuan memelihara fungsi sungai untuk kepentingan masyarakat luas.
Menurut Ahmad, sungai bukan fasilitas eksklusif yang hanya berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi menghambat pemeliharaannya harus diselesaikan secara proporsional.
“Kalau benar ada penghalangan terhadap kegiatan pembersihan sungai, tentu ini sangat disayangkan. Jangan sampai kepentingan pengelolaan kawasan justru mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. Sungai merupakan bagian dari lingkungan yang harus dijaga bersama,” tegas Ahmad.
Ia juga meminta pemerintah daerah bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) segera memastikan fungsi sungai tetap terlindungi. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum banjir terjadi, bukan setelah masyarakat merasakan dampaknya.
Ahmad menambahkan, kegiatan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan sungai seharusnya mendapat dukungan, sepanjang pelaksanaannya sesuai ketentuan dan berkoordinasi dengan instansi berwenang.
Komisi III Pertimbangkan RDP dan Inspeksi Lapangan
Sikap lebih tegas disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, Jaya Marjaya. Ia mengaku menerima sejumlah informasi lain yang perlu ditelusuri, mulai dari dugaan penebangan pohon, pembuangan material pohon ke aliran sungai, hingga pembangunan turap di sekitar Kali Cikarang.
Jaya menegaskan, setiap aktivitas pembangunan di kawasan sungai harus memperhatikan status kewenangan dan ketentuan perizinan yang berlaku.
“Kalau memang itu merupakan kawasan kewenangan BBWS, seharusnya ada izin terlebih dahulu apabila ingin melakukan pembangunan turap. Pohon juga tidak boleh sembarangan ditebang, apalagi sampai dibuang ke sungai,” ujarnya.
Ia menilai, kegiatan pemeliharaan sungai yang dilakukan Rehab Kali Cikarang seharusnya tidak justru menghadapi hambatan. Terlebih, upaya tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan lingkungan dan pencegahan banjir.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III berencana meminta keterangan manajemen Apartemen Riverdale melalui RDP. Apabila diperlukan, anggota dewan juga akan melakukan inspeksi langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Kemungkinan Komisi III akan memanggil pihak manajemen Apartemen Riverdale untuk RDP. Kalau diperlukan, kami juga akan melakukan sidak langsung ke lapangan,” kata Jaya.
Ia menyebutkan, rencana pemanggilan akan diupayakan secepatnya. Namun, pelaksanaannya masih menyesuaikan agenda DPRD yang saat ini tengah disibukkan pembahasan Pansus 19 dan anggaran tahun 2027.
Jaya memperkirakan pemanggilan dapat dilakukan pada akhir November atau awal Desember 2026.
DLH dan BBWS Diminta Jangan Lepas Tangan
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Demokrat, Hariyanto, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dan BBWS Citarum segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, pemeliharaan sungai tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh pihak yang beraktivitas maupun memiliki kawasan di sekitar aliran sungai juga perlu ikut menjaga kelestarian lingkungan.
Hariyanto menyayangkan apabila dugaan pembatasan akses terhadap tim Rehab Kali Cikarang benar terjadi. Ia menilai, kegiatan pembersihan sungai merupakan langkah konkret yang perlu didukung, bukan malah memunculkan persoalan baru.
“Saya sangat menyayangkan kalau memang benar kegiatan pemeliharaan dan pembersihan Kali Cikarang mengalami hambatan akses oleh pihak pengelola apartemen. Sungai itu kepentingan publik. Menjaga kebersihan, kelancaran aliran air, dan fungsi sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua,” ujarnya.
Ia meminta DLH dan BBWS Citarum memfasilitasi komunikasi antara tim Rehab Kali Cikarang dengan manajemen apartemen. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan akses, status kewenangan sungai, dan mekanisme pemeliharaan dapat memperoleh kejelasan.
Hariyanto juga meminta informasi mengenai dugaan penebangan pohon dan pembangunan turap diperiksa secara objektif oleh instansi yang berwenang.
Menurutnya, persoalan perizinan, status lahan, maupun batas kewenangan tidak boleh dibiarkan menjadi sumber konflik berkepanjangan.
“Kita perlu melihat bagaimana perizinannya, bagaimana status lahannya, dan siapa yang memiliki kewenangan. Semua harus diselesaikan melalui koordinasi dan mekanisme yang berlaku. Saya mendorong persoalan ini ditindaklanjuti dan instansi terkait diminta bertanggung jawab sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Klarifikasi Riverdale Kini Dinantikan
Desakan dari tiga anggota DPRD tersebut menempatkan persoalan Kali Cikarang sebagai isu yang perlu segera mendapat penyelesaian. Tidak hanya menyangkut akses kegiatan pembersihan, tetapi juga menyangkut kepastian pengelolaan kawasan sungai dan perlindungan lingkungan.
Rencana Komisi III untuk memanggil manajemen Apartemen Riverdale menjadi salah satu langkah yang kini dinantikan. Melalui forum tersebut, DPRD diharapkan dapat memperoleh penjelasan dari seluruh pihak sekaligus memastikan duduk perkara berdasarkan fakta di lapangan.
Publik juga menunggu tindak lanjut DLH Kabupaten Bekasi dan BBWS Citarum, khususnya terkait status kewenangan sungai serta informasi dugaan aktivitas pembangunan dan penebangan pohon di sekitar bantaran.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen Apartemen Riverdale belum memberikan keterangan langsung terkait dugaan pembatasan akses maupun persoalan lain yang disorot anggota DPRD. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak pengelola serta instansi terkait.
Persoalan ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memastikan Kali Cikarang tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab, ketika fungsi sungai terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan lingkungan sekitar, tetapi juga masyarakat luas yang berhadapan dengan ancaman banjir.
Sul




