Reportika.id || Medan, Sumut – Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Sumatera Utara (KMMB SUMUT) mempertanyakan integritas dan independensi Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat, AKP Ruspian, menyusul pergantian jabatan dari AKP Amrizal Hasibuan pada Selasa (13/10/2026).
Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah papan bunga ucapan selamat yang dilaporkan mencantumkan nama usaha hiburan malam dan grup bisnis, di antaranya Black Owl Medan, The Cube Medan, Capital Group, dan Joko Capital.
Kemunculan nama-nama tersebut memunculkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka: apa konteks pemberian ucapan tersebut, bagaimana hubungan para pemberi ucapan dengan pejabat yang bersangkutan, dan bagaimana independensi penegakan hukum tetap dijamin?
KMMB SUMUT menegaskan, persoalan ini bukan tentang melarang pihak swasta memberikan ucapan selamat kepada pejabat kepolisian. Persoalan utamanya adalah menjaga kepercayaan publik terhadap aparat yang memegang kewenangan strategis dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
“Jabatan Kasat Narkoba bukan jabatan seremonial. Ini posisi yang memiliki kewenangan penting dalam penegakan hukum. Karena itu, ketika nama sejumlah usaha hiburan malam dan grup bisnis muncul dalam ucapan selamat, wajar apabila masyarakat meminta penjelasan. Ada apa dengan konteks hubungan tersebut? Kami meminta kejelasan, bukan membangun tuduhan tanpa bukti,” tegas KMMB SUMUT.
UU KEPOLISIAN DAN KODE ETIK POLRI HARUS MENJADI PEGANGAN.
KMMB SUMUT mengingatkan bahwa tuntutan terhadap integritas aparat memiliki landasan hukum yang jelas.
Pertama, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kedua, Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan tugas Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menuntut pelaksanaan kewenangan secara profesional dan berdasarkan hukum, bukan karena kedekatan ataupun tekanan kepentingan tertentu.
Ketiga, Pasal 34 dan Pasal 35 UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur keterikatan sikap dan perilaku pejabat Polri pada Kode Etik Profesi Polri serta mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik melalui Komisi Kode Etik Polri.
Selanjutnya, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berstatus berlaku, menjadi pedoman perilaku pejabat Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kehidupan sehari-hari. Pasal 5 ayat (1) huruf c secara khusus mewajibkan pejabat Polri menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.
Atas dasar itu, KMMB SUMUT menilai bahwa setiap indikasi konkret yang dapat memengaruhi objektivitas penegakan hukum patut diperiksa melalui mekanisme yang berwenang. Namun, papan bunga semata tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran etik, konflik kepentingan, atau tindak pidana.
JANGAN SAMPAI MUNCUL PERSEPSI PENEGAKAN HUKUM DIPENGARUHI KEPENTINGAN BISNIS.
KMMB SUMUT mempertanyakan apakah sudah ada langkah untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas Satresnarkoba Polres Langkat tetap independen dari kepentingan pihak mana pun.
Pertanyaan tersebut penting karena pemberantasan narkotika membutuhkan penegakan hukum yang konsisten terhadap siapa pun yang berdasarkan bukti diduga terlibat, tanpa melihat status sosial, kekuatan ekonomi, ataupun latar belakang usaha.
Jangan sampai publik hanya melihat seremoni pergantian jabatan, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai komitmen penegakan hukum yang bebas dari intervensi.
KMMB SUMUT tidak menyatakan bahwa Black Owl Medan, The Cube Medan, Capital Group, Joko Capital, ataupun AKP Ruspian telah melakukan pelanggaran hukum. Tidak ada dasar untuk menarik kesimpulan demikian hanya dari keberadaan papan bunga. Justru karena itu, klarifikasi yang proporsional dan pengawasan yang objektif diperlukan agar fakta tidak dikalahkan oleh spekulasi.
“Kalau semuanya berjalan sesuai aturan, tunjukkan melalui kinerja, transparansi, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Tetapi jika kemudian ditemukan bukti konkret mengenai pelanggaran etik, konflik kepentingan, atau tindak pidana, jangan ada perlakuan istimewa. Hukum harus berlaku sama bagi semua pihak,” tegas Sutoyo.
KMMB SUMUT DESAK KAPOLRES LANGKAT DAN KAPOLDA SUMUT BERTINDAK.
Untuk menjaga kredibilitas institusi kepolisian, KMMB SUMUT menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak Kapolda Sumatera Utara melalui fungsi pengawasan internal yang berwenang memastikan tidak ada intervensi pihak luar dalam pelaksanaan tugas Satresnarkoba Polres Langkat.
3. Meminta klarifikasi mengenai konteks pemberian ucapan selamat dari nama-nama usaha hiburan malam dan grup bisnis yang menjadi perhatian publik, sepanjang relevan dan dapat dijelaskan tanpa melanggar hak privasi maupun ketentuan hukum.
4. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik, meminta proses pemeriksaan melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mendesak Satresnarkoba Polres Langkat menunjukkan kinerja pemberantasan narkotika yang terukur, profesional, dan tidak diskriminatif, dengan tetap menghormati prosedur hukum serta hak setiap orang.
INTEGRITAS HARUS DIBUKTIKAN DENGAN KINERJA.
Sutoyo menegaskan bahwa pertanyaan publik tidak boleh langsung dianggap sebagai tuduhan, tetapi juga tidak sepatutnya diabaikan ketika menyangkut kepercayaan terhadap penegakan hukum.
AKP Ruspian kini memikul tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa kewenangan yang dipercayakan kepadanya digunakan secara profesional, objektif, dan sesuai hukum. Ukuran utamanya bukan jumlah papan bunga yang diterima, melainkan konsistensi dalam mengungkap perkara, menindak pelaku berdasarkan alat bukti, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
“Integritas tidak cukup dinyatakan dalam seremonial. Integritas harus terlihat dari keberanian menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika perkara menyentuh pihak yang memiliki pengaruh atau kekuatan ekonomi,” tutup Sutoyo.
Ran




