Reportika.id || Medan, Sumut – Dahulu, Di saat dunia yang sedang retak oleh Perang Dingin, Soekarno tidak memilih duduk manis di pinggir arena. Ia justru ikut mengatur panggungnya sendiri melalui Konferensi Asia-Afrika—sebuah langkah berani yang seperti mengatakan kepada dua blok raksasa dunia: “kami tidak ikut kalian, kami membangun jalan kami sendiri.” Saat banyak negara baru merdeka masih mencari arah, Indonesia justru tampil sebagai berani membakar api.
Lompat ke hari ini, geopolitik bukan lagi panggung dua kutub, melainkan labirin banyak pintu. Dalam situasi ini, Prabowo Subianto sering terlihat seperti sedang mencoba semua pintu sekaligus: masuk ke forum ini, menjajaki blok itu, menjaga hubungan dengan semua pihak, termasuk wacana kedekatan dengan BRICS, lalu memilih untuk andil dalam Board Of Peace. Di atas kertas, ini disebut fleksibilitas. Dalam satire politik, ini kadang terdengar seperti “tidak ingin kehilangan kursi, meski belum yakin di ruang mana akan duduk.”
Jika Soekarno dulu ditertawakan karena terlalu berani, maka politik hari ini berisiko ditertawakan bukan karena keberanian, tetapi karena terlalu hati-hati untuk benar-benar memilih arah. Dunia mungkin tidak lagi membutuhkan singa podium, tetapi juga tidak terlalu menghormati bayangan yang terlalu cepat berubah bentuk mengikuti cahaya kekuatan lain.
Ada masa ketika Indonesia tidak sekadar hadir dalam sejarah, tetapi ikut menulisnya. Namun hari ini, Indonesia lebih sering hadir sebagai penafsir ulang arah sejarah yang ditulis orang lain. Kontras itu menjadi semakin tajam ketika membandingkan dua momen: keberanian membentuk tatanan Global South di masa lalu, dan kehati-hatian. sebagian menyebutnya fleksibilitas dalam geopolitik kontemporer.
Pada Konferensi Asia-Afrika yang diprakarsai oleh Soekarno, Indonesia tidak sedang mencari tempat di dunia, ia menciptakan ruang baru bagi dunia. Di tengah Perang Dingin yang terbelah menjadi dua kubu ideologis, Bandung menjadi deklarasi politik yang nyaris subversif: bahwa negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme tidak wajib tunduk pada logika Washington atau Moskow. Dari sana lahir narasi anti-imperialisme, solidaritas Asia-Afrika, dan fondasi moral bagi Gerakan Non-Blok. Itu bukan diplomasi yang nyaman. Itu adalah diplomasi yang mengganggu status quo.
Bandingkan dengan lanskap hari ini, ketika Indonesia di bawah Prabowo Subianto bergerak dalam pola yang jauh lebih cair, bahkan terlalu cair bagi sebagian pengamat: merapat ke berbagai pusat kekuatan sekaligus, menjaga hubungan dengan Barat, membuka kanal dengan Timur, dan menjajaki keterlibatan dalam blok seperti BRICS yang kini mencakup hampir setengah populasi dunia dan porsi signifikan ekonomi global.
Secara teknis, ini disebut “multi-alignment”. Dalam praktiknya, ini sering terlihat seperti “multi-directional hedging” atau dalam bahasa yang lebih jujur: politik menjaga semua pintu tetap terbuka sambil berharap tidak perlu benar-benar memilih ruangan.
Dalam teori hubungan internasional, pendekatan semacam ini bukan tanpa logika. Dunia memang tidak lagi bipolar. Risiko terlalu berpihak dapat berbiaya tinggi. Namun di titik tertentu, fleksibilitas yang tidak diikat oleh narasi besar mulai kehilangan nilai strategisnya sendiri. Negara yang mencoba tidak menyinggung siapa pun pada akhirnya berisiko tidak benar-benar diperhitungkan oleh siapa pun.
Di sinilah ironi itu muncul. Indonesia pernah menjadi produsen narasi global. Hari ini, ia lebih sering menjadi konsumen narasi global yang sudah jadi.
Lebih jauh lagi, dalam ekosistem diplomasi modern, simbol sering kali berbicara lebih keras daripada substansi. Keterlibatan dalam berbagai forum “perdamaian” atau peace architecture global termasuk wacana seperti “Board of Peace” yang muncul dalam orbit diplomasi kekuatan besar seperti Donald Trump menunjukkan bagaimana ruang diplomasi kini juga menjadi panggung legitimasi simbolik. Pertanyaannya bukan hanya apa yang diputuskan, tetapi siapa yang terlihat “diundang” untuk hadir.
Dan di sinilah persepsi menjadi mata uang geopolitik. Negara yang terlalu sering hadir tanpa posisi yang tegas berisiko menjadi dekorasi dalam arsitektur kekuasaan orang lain, hadir secara fisik, tetapi tidak selalu hadir secara politik.
Perbandingan dengan era Soekarno menjadi tidak terhindarkan, meski tidak selalu nyaman. Dulu, Indonesia tidak meminta pengakuan, ia memaksakan relevansi. Kini, Indonesia sangat berhati-hati untuk tidak menimbulkan ketegangan, bahkan jika itu berarti menunda kejelasan posisi.
Kesimpulannya, tantangan utama Indonesia hari ini bukan pada kurangnya fleksibilitas, melainkan pada belum terbangunnya narasi strategis yang memberi arah pada fleksibilitas tersebut. Jalan keluarnya bukan kembali ke konfrontasi ala masa lalu, tetapi mengubah “multi-alignment” menjadi “strategic agenda-setting”: Indonesia tetap membuka semua kanal hubungan luar negeri, namun secara selektif memimpin isu-isu tertentu yang konsisten dengan kepentingan jangka panjangnya—seperti ketahanan pangan, transisi energi, dan tata kelola Global South. Dengan cara ini, Indonesia tidak sekadar hadir di berbagai forum global sebagai peserta yang netral, tetapi kembali menjadi aktor yang mampu membentuk agenda, tanpa harus terjebak dalam blok kekuatan mana pun
Ran