Reportika.id || Kota Bekasi — Rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, menuai keluhan dari warga sekitar.
Keluhan mencuat dalam konsultasi publik yang digelar PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara pada Sabtu (20/6/2026). Dalam forum tersebut, warga menyoroti dampak aktivitas pengurukan lahan di lokasi proyek yang dinilai sudah mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Aktivitas dump truck pengangkut tanah urug yang keluar-masuk area proyek disebut menyebabkan tanah berceceran di sepanjang jalan. Kondisi ini membuat jalan licin, berdebu, dan dinilai membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua.
Tak hanya itu, debu tebal yang terus beterbangan disebut mulai mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Sejumlah lansia dilaporkan mengalami batuk-batuk, sementara anak-anak dan balita ikut terdampak akibat buruknya kualitas udara.
Ketua DPP LSM Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara (Gerbang Nusa), Jamalludin, menegaskan konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebelum proyek dijalankan.
Namun, ia mempertanyakan adanya aktivitas pematangan lahan yang sudah berjalan meski proses Amdal masih dalam tahap pembahasan.
“Seharusnya Amdal diselesaikan terlebih dahulu sebelum ada aktivitas di lapangan. Ini negara hukum, semua tahapan wajib dijalankan sesuai aturan,” tegas Jamalludin.
Ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan jangka panjang dari proyek PSEL, termasuk residu berbahaya seperti fly ash dan bottom ash yang harus menjadi perhatian serius dalam kajian lingkungan.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata soal pembangunan, tetapi tentang keselamatan warga yang hidup berdampingan dengan proyek tersebut.
“Kami bukan menolak pembangunan. Tapi keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai proyek berjalan, tetapi dampaknya justru menjadi bencana bagi warga sekitar,” katanya.
Selain ancaman kesehatan, dampak debu juga mulai menghantam roda perekonomian warga. Sejumlah warung makan dan toko di pinggir jalan disebut mengalami penurunan omzet karena barang dagangan terus-menerus terpapar debu.
LSM Gerakan Masyarakat Bantargebang Nusantara mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang dinilai belum terlihat mengambil langkah tegas di lapangan.
“Proyek sudah berjalan hampir satu minggu, tapi kami belum melihat tindakan nyata. DLH Kota Bekasi kemana? Jangan sampai masyarakat dibiarkan menanggung dampak sendirian,” ujar Jamalludin Ketua DPP LSM Gerbang Nusa.
Kini warga berharap pemerintah tidak tutup mata terhadap kondisi yang terjadi. Mereka mendesak agar pengawasan diperketat dan seluruh tahapan proyek dilakukan secara transparan, sesuai aturan, serta mengutamakan keselamatan masyarakat.
Sul