Sabtu, November 21, 2026
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top News

Nasional

Kriminal

Gerbangnusa Sentil PKS TPST Bantargebang: Puluhan Tahun Tampung Sampah, Kompensasi Warga Dinilai Tak Layak

spot_img

Reportika.id || Kota Bekasi — Rencana perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan TPST Bantargebang antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai kritik. LSM Gerakan Masyarakat Bantar Gebang Nusantara (Gerbangnusa) menilai draf perjanjian yang disiapkan belum membawa perubahan mendasar, terutama dalam pemenuhan hak masyarakat yang selama puluhan tahun menanggung dampak keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut.

 

Ketua LSM Gerbangnusa, Jamalludin, S.H., menilai pola kerja sama yang kembali ditawarkan masih berkutat pada skema lama. Menurutnya, perpanjangan PKS semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan sekaligus memperbaiki mekanisme kompensasi bagi warga yang terdampak aktivitas TPST Bantargebang.

 

Sorotan itu mencuat menjelang rencana penandatanganan perjanjian baru yang ditargetkan paling lambat 26 Oktober 2026. Draf tersebut disebut masih menunggu persetujuan DPRD Kota Bekasi.

 

“Jangan sampai perpanjangan perjanjian hanya menjadi rutinitas administratif, sementara persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat tidak kunjung diselesaikan. Warga sudah puluhan tahun menanggung dampak sampah kiriman Jakarta, tetapi pemenuhan hak mereka belum maksimal,” kata Jamalludin, Sabtu (17/10/2026).

Baca Juga  Ahmad bin Olim Dorong Aspirasi Warga Jatiwangi Tak Berhenti di Infrastruktur

 

Salah satu poin yang dipersoalkan Gerbangnusa ialah mekanisme pemberian kompensasi yang masih menggunakan satuan kepala keluarga (KK). Skema tersebut dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan karena dampak lingkungan dirasakan oleh setiap individu, bukan hanya oleh satu keluarga sebagai satuan penerima bantuan.

 

Jamalludin berpandangan, perhitungan kompensasi perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan jumlah jiwa yang terdampak. Ia merujuk Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

 

“Kalau hak atas lingkungan hidup yang baik melekat pada setiap orang, mengapa kompensasinya justru dihitung per KK? Nilainya jangan sampai hanya terasa seperti uang untuk membeli sabun,” ujarnya.

 

Bagi Gerbangnusa, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai besaran nominal, melainkan juga menyangkut dasar perhitungan dan keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar TPST.

 

Selain mekanisme per KK, Gerbangnusa turut mempertanyakan penggunaan tonase sampah sebagai dasar penghitungan kompensasi. Skema tersebut dinilai berpotensi membuat nilai yang diterima masyarakat berfluktuasi mengikuti volume sampah yang masuk.

Baca Juga  NGEGAS Jatiwaringin Hadirkan Layanan Terpadu, Warga Bisa Urus Administrasi hingga Cek Kesehatan

 

Jamalludin mengkhawatirkan, apabila volume sampah mengalami penurunan, nilai kompensasi warga juga dapat ikut berkurang, meskipun beban lingkungan yang mereka rasakan belum tentu menurun dalam proporsi yang sama.

 

Karena itu, ia mendorong agar formula kompensasi ditinjau secara menyeluruh. Menurutnya, perjanjian baru seharusnya memuat mekanisme yang lebih adil, terukur, dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.

 

Gerbangnusa juga mendesak DPRD Kota Bekasi menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan warga sebelum memberikan persetujuan terhadap perpanjangan PKS tersebut.

 

Anggota dewan, terutama yang berasal dari wilayah Bantargebang, dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi masyarakat masuk dalam pembahasan perjanjian.

 

Jamalludin menegaskan, persetujuan terhadap PKS tidak semestinya dipandang sebagai formalitas. Menurutnya, keputusan tersebut akan menentukan bagaimana kepentingan warga diakomodasi dalam kerja sama pengelolaan sampah antara dua pemerintah daerah.

 

“Ini saatnya para wakil rakyat membuktikan keberpihakan mereka. Jangan sampai kepentingan masyarakat justru tersisih. Perjuangkan hak warga, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan,” tegasnya.

 

Tak hanya menyampaikan kritik, Gerbangnusa menyatakan akan menggalang dukungan masyarakat untuk mengawal pemenuhan hak warga Bantargebang. Organisasi tersebut juga membuka dorongan untuk menempuh upaya hukum, meski bentuk dan langkah konkretnya belum dijelaskan secara terperinci.

Baca Juga  Polisi Amankan Penyelundupan Sabu di Pelabuhan Bakauheni

 

Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya memastikan kepentingan masyarakat tidak diabaikan dalam proses perpanjangan kerja sama.

 

Di tengah rencana penandatanganan PKS yang semakin dekat, perhatian kini tertuju pada proses pembahasan di DPRD Kota Bekasi. Publik menunggu apakah kritik mengenai formula kompensasi, keadilan bagi warga, dan kepastian hak masyarakat akan mendapat ruang dalam keputusan akhir.

 

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun DPRD Kota Bekasi terkait kritik yang disampaikan Gerbangnusa.

 

Perpanjangan PKS tersebut kini menjadi momentum penting bagi para pemangku kebijakan untuk membuktikan bahwa kerja sama pengelolaan sampah tidak hanya mengatur kepentingan antarpemerintah, tetapi juga memberikan perhatian nyata terhadap masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan dampak TPST Bantargebang.

 

Sul

Artikel Lainnya

Peristiwa

Daerah