Reportika.id || Lampung Selatan – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (Apklindo) Lampung menggelar Rapat Kerja dan Sidang Pleno Pra Musyawarah Provinsi (Musprov) I Tahun 2025 di Alodia Hotel, Bandar Lampung, Sabtu (8/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Apklindo Lampung serta perwakilan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) se-Lampung. Dalam kegiatan itu, dibahas sejumlah agenda penting sebagai persiapan pelaksanaan Musprov I yang akan digelar pada 25 November 2025 mendatang.
Ahmad Apriliandi Passa Ketua DPP Apklindo Lampung periode 2020–2025, dalam paparannya menyampaikan perkembangan serta refleksi perjalanan organisasi sejak awal berdiri pada tahun 2020 hingga saat ini
Dalam rapat tersebut juga dilakukan pemantapan struktur organisasi sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada M. Ridho Robbani sebagai Ketua DPK Apklindo Bandar Lampung. Selain itu, Ketua DPP Apklindo Lampung juga menyerahkan SK kepada Syahrun Karunia selaku Ketua OC dan Genta Eranda sebagai Ketua SC Musprov I Apklindo Lampung Tahun 2025.
Melalui sidang pleno, ditetapkan pula daftar sementara anggota aktif pemilik hak suara yang berjumlah 28 perusahaan anggota, serta pengesahan tata tertib Musprov.
Agenda tahapan Musprov I DPP Apklindo Lampung juga telah disepakati, antara lain: Pengumuman persyaratan calon Ketua DPP Apklindo Lampung (8–12 November 2025), Jadwal pendaftaran (15 November 2025), Penetapan calon dan agenda sidang (22 November 2025), Musprov dan pelantikan pengurus (25 November 2025).
Musprov I DPP Apklindo Lampung akan dilaksanakan di Azana Hotel, Bandar Lampung, dan dirangkaikan dengan Seminar bertema “Laundry Service yang Efisien dan Efektif dengan Kualitas Baik serta Manajemen Perusahaan Klining Servis Berdaya Saing”, serta kegiatan Bakti Sosial dan Tour Wisata Lampung.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat profesionalitas dan daya saing industri klining servis di Provinsi Lampung.
Disamping itu juga ketua DPK Apklindo Lampung selatan, juga dipercayai oleh Dewan pengurus nasional (DPN) Pusat menjadi bidang advokasi dan hukum.
(Agusnadi)