Reportika.id || Subang, Jabar – Jum,at, 30 Oktober 2026, awak media menyambangi proyek pembangunan peningkatan jalan di Dusun Jalupang Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, Jabar.
Di papan informasi proyèk tertulis, pekerjaan peningkatan jalan betonisasi jalan RW. 01 Kp. Jalupang- Rancabango, lokasi Kecamatàn Patokbeusi, pelaksana CV. Rizki Anugrah, nomor SPK : 600.1.17/l.118-PL-JALAN.ling/DPUPR-SPMK/X/2026, nilai Rp. 94.750.000,-, waktu pelaksanaan 60 hari kalender, mulai 12 Oktober 2026.
Di data Kementrian Pekerjaan Umum, Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi bahwa CV. Rizki Anugrah yang beralamat di BTN Ciheuleut A 3 no. 82 RT 45/14 Kelurahan Pasir Kareumbi, Subang (kab), Jawa Barat, nomor telepon 0852958125xx, Direktur Rajip Rajendra.
“Pengecoran dilaksanakan malam Minggu, hal- hal teknis saya tidak hapal,” kata salah satu warga setempat.
Pantauan wartawan dilokasi, papan proyek dipasang ditembok rumah warga, dipapan informasi proyek tak tertulis volume proyèk, sumber dana anggaran, dan diduga pekerjaannya tak sesuai spesifikasi.
Wartawan kemudian berusaha melakukan konfirmasi kepada Rajip Rajendra, selaku pihak yang disebut sebagai Direktur CV. Rizki Anugrah melalui aplikasi WhatsApp.
Sejumlah pertanyaan disampaikan, antara lain terkait apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh CV. Rizki Anugrah atau disubkontrakkan kepada pihak lain, status para pekerja, besaran upah, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), keberadaan tenaga ahli K3 yang bersertifikat, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan kontrak.
Namun, sampai berita ini terbit, pemilik CV. Rizki Anugrah dengan nomor telepon tersebut belum memberikan jawaban, atas pertanyaan wartawan.
Adanya temuan di lapangan tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai pelanggaran atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Untuk memastikan kebenarannya, diperlukan pemeriksaan teknis dan dokumen kontrak oleh pihak yang berwenang, termasuk pengawas pekerjaan dan DPUPR Kabupaten Subang.
“Masyarakat juga dapat mengetahui apakah pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran APBD tersebut telah dikerjakan sesuai RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, standar mutu bahan-bahan material, ketentuan K3, serta kontrak yang telah ditetapkan,” kata salah satu warga.
“Terlebih lagi, proyek tersebut menggunakan uang negara dengan nilai hampir Rp.100 juta, sehingga pelaksanaan dan pengawasannya perlu dilakukan secara transparan dan profesional,” tutur warga.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi CV. Rizki Anugrah maupun DPUPR Kabupaten Subang apabila terdapat informasi dalam pemberitaan ini yang perlu diluruskan.
Winata




