Survei terbaru mengungkap pemilih Gen Z di Jawa Timur kini menggantungkan informasi politik pada media sosial. Pergeseran drastis ini memunculkan tantangan serius bagi kualitas demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.
Reportika.id || Jakarta – Era kampanye baliho dan poster perlahan ditinggalkan. Sebuah fakta mengejutkan terungkap: 100 persen pemilih Generasi Z di Jawa Timur kini menggantungkan informasi politiknya pada media sosial, dengan TikTok sebagai platform utama.
Fenomena pergeseran menuju demokrasi digital ini menjadi sorotan utama dalam kuliah tamu Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bekerja sama dengan Perludem dan RC-POL, Rabu (7/1/2026), bertema Arah Demokrasi Masa Depan Menyongsong Pemilu 2029.
Direktur Riset and Consulting Policy (RC-POL), Ardi Firdiansyah, M.IP., menjelaskan bahwa ruang digital kini bukan sekadar sarana informasi, tetapi telah menjadi arena utama pertukaran gagasan, opini, dan pembentukan preferensi politik, terutama bagi generasi muda.
“Demokrasi digital meningkatkan partisipasi politik, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam pembentukan preferensi politik yang sehat,” ujarnya.
Ardi memaparkan hasil survei RC-POL pasca-pemilu serentak Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa 100 persen pemilih Gen Z di Jawa Timur memperoleh informasi politik dari media sosial. Rinciannya, TikTok 48 persen, Instagram 25 persen, X 21 persen, YouTube 4 persen, serta Facebook dan WhatsApp masing-masing 1 persen.
“Kondisi ini menandakan bahwa kampanye pemilu ke depan tidak lagi bergantung pada baliho atau poster fisik, melainkan membutuhkan regulasi yang jelas terhadap kampanye di media sosial,” tegas Ardi.
Ia juga menyoroti karakter politik Gen Z yang cenderung cepat merespons isu-isu yang sedang viral, tetapi belum sepenuhnya berorientasi pada partisipasi politik jangka panjang. Gen Z, menurutnya, memilih secara rasional sekaligus emosional—mempertimbangkan program dan dampak kebijakan, namun juga dipengaruhi kedekatan perasaan terhadap figur politik.
“Karena itu, literasi politik dan penguatan kesadaran demokrasi menjadi kunci agar partisipasi politik Gen Z tidak berhenti pada euforia sesaat,” tambahnya.
Persoalan Serius
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, M.IP., menegaskan bahwa pemilu merupakan elemen fundamental dalam negara demokrasi. Namun, ia juga menyoroti berbagai persoalan serius yang masih membayangi sistem pemilu Indonesia, mulai dari instabilitas politik hingga praktik politik uang akibat ketatnya persaingan antarkandidat.
“Sebuah negara tidak dapat disebut demokratis tanpa pemilu yang berintegritas,” tegas Heroik.
Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem pemilu tanpa menghapus mekanisme pemilihan langsung, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Salah satu gagasan yang ia ajukan adalah pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
“Selama ini perhatian publik terlalu terserap ke pemilihan presiden, sementara pemilihan legislatif kurang mendapatkan sorotan,” jelasnya.
Dengan pemisahan tersebut, masyarakat diharapkan lebih fokus menilai kualitas calon legislatif dan kebijakan yang mereka tawarkan. Heroik juga mengusulkan penyederhanaan tahapan pemilu, termasuk percepatan penetapan partai politik peserta pemilu, penyederhanaan pendaftaran pemilih, serta efisiensi waktu pemungutan dan penghitungan suara.
Melalui kuliah tamu ini, UMM berharap mahasiswa semakin kritis, melek politik, dan berperan aktif dalam mengawal demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas menuju Pemilu 2029
Artikel: Universitas Muhammadiah Malang (UMM)