Reportika.id || Kabupaten Bekasi – Sepanjang Bulan Januari 2026, Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten Bekasi dikunjungi ribuan masyarakat yang mengurus beragam keperluan administrasi dan layanan publik lainnya.
Pusat layanan terintegrasi yang hadir di Lotte Mart Cikarang Utara dan Aeon Mall Deltamas itu dikunjungi sekitar 4.620 warga dari seluruh tenant yang beroperasi. Sementara setiap harinya, jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan tercatat sekitar 160 hingga 300 orang.
Ketua Tim Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sarwoko, menegaskan pelayanan publik adalah tolak ukur paling nyata dari kinerja pemerintah.
“Wajah pemerintah itu tidak banyak, tapi satu yaitu pelayanan publik,” kata Sarwoko saat ditemui di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Jumat (06/02/2026).
Sarwoko menjelaskan, keberadaan MPP merupakan amanat program nasional, sehingga aktivitas pelayanan yang berlangsung di dalamnya dilaporkan secara rutin kepada pemerintah pusat.
“Jadi kita setiap bulannya itu melaporkan aktivitas Mal Pelayanan Publik ke Kemenpan-RB. Karena kan Mal Pelayanan Publik ini amanat dari Kemenpan,” ujarnya.
Saat ini, tenant yang membuka pelayanan di MPP dan GPP Kabupaten Bekasi melibatkan berbagai instansi dan lembaga layanan publik. Di antaranya DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Bank BJB, Samsat Corner, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dan Kanwil DJP Cikarang Selatan.
Selain itu ada juga pelayanan dari Perumda Tirta Bhagasasi, ATR/BPN, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Taspen KC Bekasi, Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Kantor Pos, dan Bapenda Kabupaten Bekasi.
Sarwoko menyebut, tingginya angka masyarakat yang datang setiap hari menunjukkan bahwa kebutuhan warga terhadap layanan cepat dan terintegrasi masih sangat besar. Namun ia mengakui, Kabupaten Bekasi masih menghadapi pekerjaan rumah penting, yaitu mengharapkan ke depan bisa membangun gedung MPP yang lebih representatif.
“Tinggal PR kita, kita harus membangun gedung baru untuk melakukan layanan publik. Karena kan yang existing sekarang itu masih sewa, dan sayang, dan kurang representatif,” kata Sarwoko.
Ia menilai, Kabupaten Bekasi perlu memiliki gedung MPP permanen yang ikonik sekaligus multifungsi, seperti yang sudah dilakukan sejumlah daerah lain.
“Contoh seperti di Kabupaten Bandung. Itu MPP-nya ikonik. Ketika kita keluar gerbang tol yang mau ke Ciwidey, itu kan langsung ada menara. Itu kan MPP-nya Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Bekasikab/Newsroom