Reportika.id || Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin mempertanyakan kelanjutan rencana perpanjangan rute KRL hingga Karawang yang telah lama menjadi wacana namun dinilai belum menunjukkan progres nyata. Ia mengungkapkan bahwa isu perpanjangan KRL ke Karawang bukanlah pembahasan baru di Komisi XI.
Ia menegaskan bahwa rencana tersebut telah beberapa kali dibahas dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan PT KAI sebelumnya, namun hingga kini belum ada kepastian kepada masyarakat. “Beberapa kali sebenarnya sudah ada perpanjangan rute KRL sampai dengan Karawang yang sudah pernah saya bahas di rapat dengan Pak Rio sebelumnya. Tapi walaupun rencana ini sudah cukup lama kita bahas di ruangan ini, sepertinya belum ada kelanjutan dan isunya pasang surut sampai dengan hari ini,” ujar Putri dalam RDP Komisi XI DPR RI bersama DJKN dan Badan Pengelola (BP) BUMN, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menurut Putri, kebutuhan akan transportasi massal yang terjangkau dan andal menjadi hal mendesak, terutama bagi masyarakat Karawang yang memiliki mobilitas tinggi menuju Jakarta dan kawasan industri sekitarnya. Ia menilai kehadiran kereta cepat yang berhenti di Karawang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
“Walaupun kita tahu kereta cepat itu sudah berhenti di Karawang, tapi ada beberapa segmentasi masyarakat tentu yang tidak bisa membayar karena harganya yang cukup premium,” katanya.
Ia menambahkan, tingginya aktivitas warga Karawang dan Jakarta membuat ketergantungan terhadap transportasi publik yang terjangkau menjadi semakin besar. Oleh karena itu, keberlanjutan rencana perpanjangan KRL dinilai sangat krusial.
Putri juga menyinggung adanya informasi bahwa PT KAI telah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait usulan perpanjangan jalur KRL hingga Cikampek, Jawa Barat, serta rencana elektrifikasi jalur Jakarta–Cikampek yang sempat disampaikan sebelumnya.
“Tentu sangat saya apresiasi, saya tunggu-tunggu karena ini realisasinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar situ,” ucapnya.
Namun demikian, Putri menegaskan bahwa hingga RDP berlangsung, belum ada penjelasan rinci terkait kepastian waktu pelaksanaan maupun kendala yang dihadapi dalam merealisasikan rencana tersebut. Ia berharap pemerintah dan BUMN terkait dapat memberikan kejelasan agar masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Yang belum kita dengar hari ini adalah bagaimana rencana ini, apakah akan terealisasi pada tahun ini dan kalau memang belum, apa kira-kira yang menjadi kendalanya,” pungkas Putri.
Ia menutup dengan harapan agar rencana yang berdampak besar bagi masyarakat tersebut dapat dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan secara nyata.
Parlementaria