Reportika.id || Karawang, Jabar – Kontestasi Politik seharusnya merupakan pesta rakyat untuk menentukan pemimpin baru yang layak untuk dijadikan pemimpin dalam satu periode kedepan.
Pesta demokrasi itu bisa dari tingkat Pemilihan Presiden (Pilpres), sampai ke Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Walaupun berbeda secara tingkat kepemimpinan tetapi prosesnya sama-sama dilakukan Pemilihan secara langsung oleh rakyat.
Berbicara Pilkades, seharusnya ajang ini menjadikan pesta demokrasi yang ada di tingkat paling bawah, dan hanya melibatkan masyarakat di satu Desa saja.
Sayangnya, istilah politik “uang cendol” masih saja dipakai untuk memenangkan kontestasi politik tingkat Desa ini.
Salahsatunya, tampak di wilayah Cikampek Selatan. Diduga ada permainan politik uang cendol yang dilakukan oleh salah satu oknum tim sukses yang dibagian ke masyarakat.
Baca juga:
Terjadi lagi, Ade Kunang Bukan Bupati Bekasi Pertama yang di Tangkap KPK
Tentu hal itu sangat disayangkan, terlebih suasana politik Pilkades memang rentan akan tensi politik yang tinggi, artinya rawan terhadap gesekan.
Salah satu warga yang enggan dipublikasikan namanya menyebut, jika dirinya mendapatkan “uang serangan pajar” atau “uang cendol” dari salah satu calon, yakni No. 5 dengan jumlah Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh salah satu tim sukses calon nomor urut 5.
“Ada salah satu tim sukses no urut 5, memberikan amplop ke rumah saya, setelah di Buka isinya Rp. 50.000,” Jelas narasumber.
Metode transaksional tersebut, memang jitu untuk menarik hati masyarakat dalam memperoleh suara, namun yang perlu diketahui adalah, semakin tinggi ongkos politik yang dikeluarkan oleh kandidat atau Calon, maka semakin tinggi peluang Korupsi akan terjadi, karena modal atau ongkos politik yang dikeluarkan tentu semakin besar.
Prinsip balik modal akan dilakukan oleh calon tersebut dengan berbagai cara. Hal itu menjadi rawan terjadinya penyimpangan keuangan. Itupun jika calon tersebut menang dalam kontestasi politik tersebut.
Sayangnya, media sulit mengkonfirmasi salah satu calon yang dimaksud karena sedang sibuk.
Sampai berita ini ditulis, pihak calon yang dimaksud belum memberikan klarifikasi.
Sebagai catatan, masyarakat yang cerdas dalam memilih, harusnya menolak politik uang atau politik transaksional, jika memang ingin memiliki pemimpin yang bersih.
Jika politik harus menggunakan metode transaksional, maka jangan harap seorang yang telah mengeluarkan uang begitu banyak demi jadi pemimpin atau memperoleh sebuah kursi jabatan, akan berlaku bersih tanpa berharap balik modal.
Red