Reportika.id || Kabupaten Bekasi – Sekelumit masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai dari OTT yang menjerat mantan Bupati Bekasi non aktif Ade Kuswara Kunang, hingga bencana banjir yang hingga saat ini masih butuh penanganan ekstra.
Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri sudah menyelesaikan Proses Open Bidding atau seleksi terbuka untuk delapan Jabatan Tinggi Pratama (JPT), namun hingga saat ini hasil Open Bidding tersebut belum juga ditindak lanjuti.
Menanggapi hal tersebut, Ergat Bustomy yang juga Ketua Umum LSM KOMPI meminta Plt Bupati Bekasi harus segera mengambil keputusan cepat, mengingat kondisi Kabupaten Bekasi sendiri saat ini sedang dilanda masalah bencana banjir yang butuh penanganan ekstra.
Menurut Ergat, Plt Bupati Bekasi tidak boleh membiarkan pekerjaan rumah di lingkungan Pemkab Bekasi berlarut-larut, dan harus mengambil sikap tegas, cepat dan akurat soal keberlanjutan roda Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
“Persoalan Kabupaten Bekasi sekarang ini, saya kira bukan lagi persoalan seremonial semata, banyak Pekerjaan rumah (PR) yang harus cepat ditangani oleh dr. Asep selaku pimpinan Pemerintahan Kabupaten Bekasi,” Jelas Ergat.
“Pemanggilan ASN untuk menjadi saksi di KPK, itu persoalan hukum, dan sebagai Plt. Bupati dr. Asep cukup menghargai proses hukum itu, dan persilahkan saja penegak hukum bekerja, dan biarkan proses hukum berjalan sebagaimana rule nya,” Ujarnya.
“Justru yang harus segera ditindak lanjuti adalah bagaimana roda Pemerintahan yang harus berjalan secara optimal dan penanganan bencana Banjir bisa segera terselesaikan, ini tentu menjadi pekerjaan depan mata seorang Plt. Bupati Bekasi. Dan persoalan Open Bidding juga menjadi pekerjaan yang tidak bisa terlalu lama ditunda-tunda,” Pungkasnya.
“Saran saya, dr. Asep harus segera menindaklanjuti hasil Open Bidding tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), agar hasil dari seleksi terbuka tersebut bisa segera ditindak lanjuti dan jabatan yang kosong tersebut segera terisi,” Paparnya.
“Hal ini sangat penting, berkaitan dengan jalannya roda Pemerintahan dan penanganan banjir, dan juga bisa mengoptimalkan kinerja OPD, jika kekosongan kursi jabatan di Dinas-dinas sudah terisi, hasil kerja akan lebih maksimal, dan Pemkab Bekasi bisa leluasa mengerahkan semua kekuatan yang ada di OPD,” Pungkas Ergat.
“Belum lagi, Pemerintahan dr. Asep sendiri harus segera menjalankan apa yang sebelumnya telah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah), agar masyarakat Kabupaten Bekasi bisa merasakan langsung hasil kerja dari Pemerintah yang dipimpin oleh dr. Asep, dan dengan APBD yang senilai 7,7 triliun itu, apa yang akan dikerjakan oleh dr. Asep,” Jelasnya.
“Jangan lah pemerintahan ini terlalu berlarut-larut dalam mengambil keputusan, apalagi dengan adanya isu keretakan antara Plt Bupati dengan Sekda, hal itu bisa saja menimbulkan menjadi kekhawatiran dan keraguan di masyarakat akan kinerja seorang Plt Bupati Bekasi,” Paparnya.
“Yang jelas, LSM KOMPI mendukung Pemerintahan di bawah pimpinan dr. Asep agar segera bertindak cepat, tindaklanjuti Hasil Open Bidding, isi jabatan kekosongan dan Selesaikan masalah banjir, buat solusi cepat dan solusi untuk jangka panjang terkait penanganan banjir tersebut, perbaiki kualitas pelayanan publik, dan jalankan apa yang sudah tertuang dalam RPJMD, dan RKPD,” Tutupnya.
Red