Reportika.id || Kota Bekasi – Warga RW 07 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, menyambut dengan antusias peresmian Lapangan Olahraga Teratai yang sekaligus menjadi ajang Reses Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, H. M. Saifuddaulah, M.H., M.Pd.I, pada Senin (10/11/2025).
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat memanfaatkan momentum untuk menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah mereka.
“Yang pertama, warga fokus menyoroti masalah infrastruktur, khususnya perbaikan drainase di RT 04 RW 07. Usulan ini sudah lebih dari 10 tahun disampaikan melalui musrenbang, namun belum terealisasi,” ujar H. M. Saifuddaulah di hadapan warga.
Ia menegaskan, aspirasi tersebut akan menjadi catatan penting dan akan diperjuangkan agar masuk dalam anggaran tahun 2027. “Kalau memungkinkan, ini akan jadi prioritas khusus di RW 07,” tambahnya.
Selain soal drainase, warga juga menanyakan soal status lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang kerap menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Saifuddaulah menjelaskan, penting bagi warga untuk memastikan status lahan sebelum dilakukan pembangunan. “Kita harus tahu apakah lahan itu fasos-fasum atau bukan. Saya minta agar warga membuat surat permohonan ke bagian aset untuk dipasang plang penanda, supaya jelas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari,” paparnya.
Isu lain yang turut disampaikan adalah mengenai keberadaan Puskesmas dan pos pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah Jakasampurna. Menurutnya, warga selama ini terpaksa mengakses layanan kesehatan di Puskesmas Kayuringin, padahal mereka berdomisili di Jakasampurna.
“Ini juga sudah kita bahas di Musrenbang Kelurahan tahun 2025. Warga berharap agar Puskesmas bisa dialihkan ke wilayah Jakasampurna, karena pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah daerah,” ucap Saifuddaulah.
Ia menambahkan, fokus anggaran pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2027 akan diarahkan pada peningkatan pendidikan dan kesehatan, sehingga usulan warga ini sejalan dengan prioritas pembangunan kota.
Terkait anggaran RW sebesar Rp100 juta yang mulai digulirkan pemerintah, Saifuddaulah menilai program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.
“Antusiasme warga cukup tinggi. Namun yang paling penting adalah, anggaran RW harus dibahas melalui musyawarah agar penggunaannya tepat sasaran dan bermanfaat bagi lingkungan,” tandasnya.
Kegiatan reses ini juga diisi dengan dialog terbuka antara warga dan anggota dewan, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh aspirasi.
Sule
