Reportika.id || Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa pendanaan pembangunan Wisata Air Kalimalang tidak sepenuhnya bersumber dari APBD Kota Bekasi. Dari total nilai investasi sebesar Rp126 miliar, hanya Rp30 miliar atau sekitar 23 persen yang menggunakan anggaran daerah.
Sebagian besar pendanaan justru ditopang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui alokasi sebesar Rp60 miliar, serta dukungan corporate social responsibility (CSR) sektor swasta yang mencapai Rp36 miliar. Skema kolaboratif ini dipilih agar pembangunan tidak membebani APBD dan program prioritas lainnya tetap dapat berjalan optimal.
Pemkot Bekasi menilai, pembangunan Wisata Air Kalimalang bukan hanya proyek fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi warga. Kehadiran ruang publik baru yang tertata diharapkan membuka peluang ekonomi bagi UMKM, memperluas ruang rekreasi keluarga, dan membentuk identitas baru bagi Kota Bekasi.
Pengelolaan wisata ini juga disiapkan dengan konsep modern dan berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa penggunaan APBD tetap difokuskan pada persoalan mendesak yang langsung dirasakan masyarakat.
“Persoalan mendesak masyarakat tetap jadi prioritas. Karena itu pembangunan Wisata Kalimalang dilakukan melalui kolaborasi atau gotong royong, supaya APBD terjaga untuk memenuhi kebutuhan utama yang menyentuh warga secara langsung,” ujarnya
Dengan dukungan Pemprov Jawa Barat dan sektor swasta, Pemkot Bekasi memastikan pembangunan Wisata Air Kalimalang memiliki landasan yang kuat—efisien dalam pendanaan, jelas manfaatnya, serta berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan kawasan wisata tersebut telah dimulai pada 21 Agustus 2025, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Sule
