Reportika.id || Jakarta – Pernyataan pengamat politik SMRC, Syaiful Mujani, menuai respons dari Direktur Eksekutif Puspolrindo, Yohanes Oci. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi tidak boleh disalahgunakan yang berpotensi mengganggu keutuhan negara.
Yohanes menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia memberikan ruang luas bagi setiap individu untuk menyampaikan pandangan. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan komitmen terhadap persatuan bangsa.
“Demokrasi bukan ruang tanpa batas untuk memainkan opini. Ada tanggung jawab besar di dalamnya, terutama ketika pernyataan itu datang dari figur publik yang memiliki pengaruh luas,” tegas Yohanes Oci (7/04).
Ia mengingatkan bahwa dalam situasi global yang sedang bergejolak, bangsa Indonesia membutuhkan stabilitas, bukan narasi yang memperkeruh keadaan. Menurutnya, setiap pernyataan yang berpotensi memicu polarisasi harus dikritisi secara serius.
“Ketika dunia sedang tidak stabil seperti saat ini, kita justru dituntut untuk menjaga ketenangan dalam negeri. Jangan sampai ruang demokrasi disalahartikan sebagai kebebasan untuk memperuncing suasana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yohanes menekankan bahwa keutuhan negara harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan narasi politik sesaat. Ia menilai, perdebatan publik yang tidak konstruktif hanya akan melemahkan fondasi kebangsaan.
“Perbedaan itu wajar, tetapi jika dikelola dengan cara yang salah, justru bisa menjadi ancaman bagi persatuan. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi berjalan tanpa arah dan tanpa tanggung jawab,” katanya.
Yohanes menyerukan kepada seluruh elite politik, akademisi, dan pengamat untuk lebih bijak dalam membangun opini publik. Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan gagasan yang menenangkan, bukan yang memperkeruh suasana.
“Keutuhan negara adalah garis batas yang tidak boleh dilanggar. Demokrasi harus menjadi alat untuk memperkuat persatuan. Saya pikir di sinilah kedewasaan kita sebagai bangsa diuji,” pungkasnya.
Lman