Reportika.id || Jakarta – Perkembangan media digital di Indonesia sejak era reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam praktik komunikasi politik. Peralihan dari dominasi media arus utama, terutama televisi, menuju ekosistem media digital berbasis platform telah mengubah cara aktor politik membangun pesan, menjangkau publik, dan membentuk opini. Penelitian ini mengkaji peran media digital dalam lanskap komunikasi politik Indonesia sepanjang periode 2004–2024, dengan menempatkan dinamika nasional dan subnasional sebagai fokus analisis utama.
Hasil kajian menunjukkan bahwa televisi masih memegang peran penting dalam pembentukan agenda politik di tingkat nasional, terutama pada momentum pemilu. Namun, dominasi tersebut kini semakin ditantang oleh media sosial seperti Twitter/X, YouTube, dan TikTok yang bekerja melalui logika algoritmik dan partisipasi pengguna. Media digital memungkinkan isu-isu politik menyebar secara lebih cepat, terfragmentasi, dan sering kali terlepas dari kontrol redaksi media arus utama. Kondisi ini menciptakan ekosistem komunikasi politik yang bersifat hibrida, di mana media lama dan media baru saling beririsan, berkompetisi, sekaligus saling memperkuat.
Di tingkat subnasional, komunikasi politik memperlihatkan karakter yang jauh lebih terfragmentasi dan kontekstual. Platform seperti WhatsApp, radio komunitas, dan jejaring sosial lokal menjadi medium utama penyebaran informasi politik, terutama di wilayah rural dan semi-urban. Aktor-aktor informal seperti tokoh agama, guru, dan aparat desa memainkan peran sentral sebagai penyaring dan penyampai pesan politik. Penelitian ini menemukan bahwa ruang digital tertutup mendorong keberanian ekspresi dalam kelompok homogen, namun sekaligus meningkatkan risiko polarisasi dan penyebaran disinformasi yang sulit terpantau publik luas.
Penelitian ini juga menyoroti kemunculan aktor-aktor hibrida dalam komunikasi politik Indonesia, seperti influencer, buzzer, relawan digital, dan agensi kampanye daring. Aktor-aktor ini beroperasi di persimpangan antara politik, hiburan, dan budaya populer, dengan kemampuan memanfaatkan media sosial untuk membangun narasi politik yang personal dan emosional. Praktik ini memperluas jangkauan komunikasi politik, tetapi juga menimbulkan persoalan etika, terutama ketika kampanye digital dijalankan secara terkoordinasi, anonim, dan berorientasi pada manipulasi persepsi publik.
Selain itu, pemanfaatan big data dan teknik micro-targeting semakin menandai praktik komunikasi politik kontemporer di Indonesia. Data perilaku pengguna media sosial dimanfaatkan untuk menyusun pesan politik yang sangat tersegmentasi dan personal. Meskipun strategi ini meningkatkan efektivitas kampanye, penelitian menemukan adanya ketimpangan akses teknologi antara wilayah urban dan rural, serta kekhawatiran terkait privasi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan data pemilih. Tanpa regulasi yang memadai, praktik komunikasi politik berbasis data berpotensi memperdalam kesenjangan demokratis.
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik digital di Indonesia berada dalam fase transisi yang kompleks. Media digital membuka ruang partisipasi dan ekspresi politik yang lebih luas, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa fragmentasi wacana, dominasi algoritma, dan persoalan etika. Transformasi ini menuntut adaptasi teori komunikasi politik klasik, penguatan regulasi platform digital, serta peningkatan literasi digital publik agar media digital benar-benar berkontribusi pada pendalaman demokrasi, bukan sekadar efisiensi kampanye politik.
Penulis: Suko Widodo & Jokhanan Kristiyono
Universitas Airlangga Surabaya