Reportika.id || Jakarta – Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Satya Negara Indonesia (Prodi HI USNI) sukses menyelenggarakan Satya Negara Model United Nations (SNMUN) 2026 dengan tema “Addressing the Threat of AI-Based Warfare to International Peace and Security”. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, 29 Januari 2026 di Kampus A USNI di Jakarta Selatan.
SNMUN adalah agenda rutin Prodi HI USNI yang dibuat agar para mahasiswa memahami praktik diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam organisasi internasional. Dalam SNMUN, setiap peserta mendapat peran sebagai delegasi negara tertentu. Mereka harus melibatkan diri melalui serangkaian kegiatan yang menyerupai proses pengambilan keputusan di berbagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan demikian, mereka harus mempelajari dan meneliti negara tersebut serta kebijakannya dalam isu-isu tertentu.
Dalam menjalankan perannya, para peserta perlu memiliki beberapa keterampilan, seperti kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi, menyampaikan pidato, merumuskan strategi, dan sebagainya dalam Bahasa Inggris. Oleh sebab itu, banyak soft skills yang bisa dilatih melalui kegiatan ini, di antaranya keterampilan berbahasa Inggris, berpikir kritis, menulis, bekerja sama dalam tim, public speaking, berdebat, dan problem solving.
Dalam sambutan pembukanya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USNI, Assoc. Prof. Fahlesa Munabari, Ph.D., menekankan pentingnya mendiskusikan topik-topik yang sedang hangat untuk melatih kritisisme mahasiswa.
“Sebagai mahasiswa HI, kita harus terbiasa menanggapi berbagai topik, berita, dan situasi internasional yang sedang berkembang, yang sebenarnya tidak hanya menyangkut kita sebagai akademisi HI, tetapi juga pemerintah Indonesia agar kita terbiasa berpikir kritis,” ujarnya.
Selain mahasiswa Prodi HI USNI, SNMUN 2026 juga diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus lain di Jakarta. Sesuai temanya, isu yang diangkat pada SNMUN 2026 adalah ancaman peperangan berbasis teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Isu ini menjadi krusial di tengah maraknya teknologi AI. Teknologi ini, di satu sisi mempermudah manusia menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Namun di sisi lain, teknologi ini cukup rawan karena tidak hanya digunakan untuk kepentingan sipil, tetapi juga diaplikasikan dalam sistem militer, seperti senjata otonom, pengolahan data intelijen, hingga operasi siber. Tanpa regulasi yang jelas, penggunaan AI dalam bidang militer berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Dalam SNMUN 2026, para peserta berhasil merumuskan draf resolusi. Dalam draf resolusi tersebut, mereka mendorong negara-negara anggota PBB mengakui kendali manusia yang bermakna sebagai standar minimum penggunaan sistem senjata mematikan yang didukung teknologi AI. Mereka juga menekankan pentingnya mempertahankan otorisasi manusia, kesadaran situasional, dan kemampuan mengintervensi di sepanjang tahapan kritis operasi militer. Selain itu, mereka menyerukan negara-negara anggota PBB mencegah pengembangan dan penyebaran sistem senjata mematikan yang dijalankan secara otonom tanpa otorisasi manusia.
Upaya kolektif seperti ini diperlukan guna mendorong kerja sama internasional, merumuskan norma dan prinsip global, serta memastikan pengembangan dan penggunaan AI dalam bidang militer tetap selaras dengan hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, negara-negara di dunia mampu mencegah penyalahgunaan teknologi AI yang dapat mengancam stabilitas internasional.
Ketua Prodi HI USNI, Pradono Budi Saputro, M.Si. menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum Prodi HI USNI.
“Di Prodi HI USNI mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga berbagai praktik, di antaranya bagaimana para diplomat mewakili negaranya dalam persidangan-persidangan internasional seperti ini, sehingga lulusan HI USNI diharapkan tidak cuma pandai berteori,” pungkasnya.
Sul