Reportika.id || Kabupaten Bekasi – Pemerintahan Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tengah berada dalam situasi memprihatinkan.
Kantor desa yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik justru harus beroperasi dalam keterbatasan setelah aliran listriknya disegel oleh PT PLN (Persero) akibat tunggakan pembayaran.
Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 31 Desember 2025, di tengah cuaca hujan rintik yang mengguyur wilayah Tambun Selatan.
Penyegelan tersebut sontak menyedot perhatian publik setelah sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan meteran listrik Kantor Desa Sumberjaya telah dipasangi segel resmi PLN.
Video tersebut diunggah oleh akun media sosial liem_come, yang menunjukkan kondisi kantor desa tanpa pasokan listrik. Unggahan itu langsung menuai beragam respons dari masyarakat, mulai dari keprihatinan hingga kritik terhadap tata kelola keuangan desa dan pemerintah daerah.
Baca juga:
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tunggakan listrik terjadi karena kas desa dalam kondisi kosong. Selama rentang waktu Agustus hingga November 2025, operasional pemerintahan Desa Sumberjaya diketahui masih dibiayai oleh Penjabat (Pj) terkait, akibat belum tersalurnya dana desa secara penuh.
Kepala Desa Sumberjaya, Ike Rahmawati, membenarkan penyegelan tersebut. Ia menyampaikan bahwa persoalan ini tidak terlepas dari belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang hingga akhir tahun anggaran belum diterima pihak desa.
“Kas desa saat ini kosong. Kami belum menerima ADD Tahap II dari Pemkab Bekasi. Kondisi ini berdampak langsung pada operasional desa, termasuk kewajiban pembayaran listrik,” ujar Ike Rahmawati saat dikonfirmasi.
Penyegelan listrik ini berdampak serius terhadap aktivitas pemerintahan desa.
Pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti pengurusan surat menyurat, dokumen kependudukan, hingga koordinasi perangkat desa terpaksa dilakukan secara terbatas. Beberapa pelayanan bahkan harus dialihkan atau ditunda.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kepastian penyaluran ADD, mengingat dana tersebut merupakan komponen vital bagi kelangsungan roda pemerintahan desa.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi segera memberikan kejelasan sekaligus solusi konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sumberjaya masih menunggu realisasi pencairan ADD Tahap II.
Mereka berharap persoalan administrasi di tingkat kabupaten dapat segera diselesaikan, sehingga pelayanan publik di Desa Sumberjaya dapat kembali berjalan normal dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Sul