Kabupaten Subang Antara Kawasan Industri, Hukum Rimba, dan Nyawa yang Terbuang Sia-sia

Oleh: Bung Harun Jurnalis Triberita.com

 

Subang hari ini bukan lagi sekadar hamparan sawah yang tenang. Ia sedang bersolek dengan beton-beton pabrik dan kawasan industri raksasa. Namun, di balik narasi “kemajuan” itu, ada aroma maut yang menyeruak—bukan dari cerobong asap pabrik, melainkan dari botol-botol maut dan kepalan tangan di jalanan.

 

Tragedi Oplosan: Nyawa Murah Dibalik Miras 

 

Belum hilang ingatan kita akan tragedi memilukan di Subang (seperti kasus di Jalancagak dan sekitarnya) di mana belasan nyawa melayang sekaligus akibat minuman keras (miras) oplosan. Ini bukan sekadar kecelakaan; ini adalah pembunuhan massal terselubung.

 

Bagi saya, maraknya peredaran miras oplosan di Subang adalah bukti nyata gagalnya pengawasan birokrasi dan aparat di tingkat akar rumput. Di tengah tekanan ekonomi urbanisasi, rakyat mencari pelarian murah. Namun, karena birokrasi kita sering kali “rabun” terhadap peredaran zat berbahaya di warung-warung remang, rakyat justru membeli tiket menuju liang lahat. Kematian massal ini adalah tamparan keras bagi jargon “Subang Ngabreet” jika perlindungan terhadap nyawa warga sendiri masih kedodoran.

 

Amuk Massa: Hukum Rimba yang Menggantikan Aparat

 

Kegagalan sistem ini pun merembet ke jalanan. Kita melihat fenomena main hakim sendiri terhadap pelaku curanmor yang semakin beringas. Pelaku dibakar, dihajar hingga meregang nyawa oleh massa yang gelap mata.

 

Secara hukum, ini adalah kriminalisasi balik. Namun secara sosiologis, ini adalah “teriakan” ketidakpercayaan. Rakyat merasa hukum formal terlalu lambat atau bahkan bisa “dinegosiasikan” di balik meja birokrasi.

 

Ketika rasa aman tak lagi dijamin negara, dan melihat pencuri motor dihukum lebih kejam daripada koruptor, rakyat memilih menjadi hakim, jaksa, sekaligus eksekutor di aspal jalanan.

 

Ironi “Rumah” dan dugaan Korupsi yang Menggurita

 

Di sisi lain, Subang diguncang kasus pembunuhan anak oleh orang tua kandung (seperti tragedi di Sukamelang). Ini adalah sinyal darurat kesehatan mental masyarakat urban. Di bawah tekanan biaya hidup yang melambung di kawasan industri, masyarakat kita sedang “sakit”.

 

Ironisnya, saat rakyat meregang nyawa karena oplosan dan stres ekonomi, dugaan korupsi birokrasi tetap berjalan tanpa rasa malu. Keberhasilan Kejari Subang menyelamatkan miliaran rupiah uang negara di tahun 2025 membuktikan bahwa “tikus-tikus” kantor masih berpesta di atas penderitaan rakyat.

 

Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk edukasi bahaya miras atau penguatan ekonomi justru menguap ke kantong pribadi.

 

Urbanisasi: Menjual Tanah, Membeli Masalah?

 

Kawasan industri seperti Subang Smartpolitan memang magnet ekonomi. Namun, urbanisasi tanpa kendali hanya melahirkan pemukiman padat yang menjadi sarang peredaran miras, premanisme, dan hilangnya kontrol sosial. Pendatang masuk, harga tanah melambung, tapi nyawa manusia seolah kehilangan harganya.

 

Subang tidak butuh sekadar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Kita butuh birokrasi yang bersih agar pengawasan miras oplosan tidak mandek karena “setoran”.

 

Kita butuh penegakan hukum yang adil agar rakyat tidak perlu main hakim sendiri di jalanan.

 

Winata