Jumat, Februari 6, 2026
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top News

Nasional

Kriminal

HNW: Demokrasi Indonesia Penuh Dinamika, Mahasiswa Bisa Berkontribusi Jadi Solusi, Jangan Terjebak Apatisme

spot_img

Reportika.id || Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Dr. H. Hidayat Nur Wahid, M.A. (HNW), menerima kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah–’Aisyiyah (PTMA) Zona III. Perbincangan politik isu terkini dibahas, sekaligus penyampaian undangan kepada HNW untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) BEM PTMA Zona III pada bulan depan.

 

HNW menyambut hangat kehadiran delapan orang mahasiswa, di antaranya Presidium Nasional BEM PTMA Zona III Wildan Mutaqin, Presiden Mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta (UTMJ) Sauqi, serta Presiden Mahasiswa UHAMKA Agus, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

 

Dalam pertemuan tersebut, HNW diundang untuk hadir sebagai pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) BEM PTMA Zona III yang rencananya akan dilaksanakan di Bandung pada 12–14 Februari mendatang.

 

Para mahasiswa menilai HNW sebagai salah satu politisi nasional yang terbuka dan mudah ditemui oleh mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta aliansi masyarakat sipil. Bahkan dalam forum-forum kecil sekalipun, HNW dinilai tetap bersedia hadir dan berdialog.

Baca Juga  Peta Wilayah Desa Batujaya: Warisan Data Geospasial KKN UNSIKA 2026 untuk Tata Kelola Desa Batujaya

 

“Hal ini menjadi catatan penting dan apresiasi bagi kami, karena tidak semua pejabat publik memiliki keterbukaan yang sama,” ujar Presidium Nasional BEM PTMA Zona III, Wildan Mutaqin.

 

Selain itu, mereka juga menyampaikan pandangan kritis terkait tingginya biaya politik, lemahnya kaderisasi, hingga fenomena perpindahan kader antarpartai yang sangat cair dan pragmatis. Mereka juga memandang adanya partai yang memiliki konsistensi ideologis cukup kuat, termasuk PKS, namun dalam praktik elektoral, konsistensi tersebut belum selalu berbanding lurus dengan dukungan suara rakyat.

 

“Misalnya dalam konteks Jakarta dan isu penolakan pemindahan ibu kota ke IKN, kami melihat PKS menjadi satu-satunya partai yang secara konsisten membela aspirasi warga Jakarta, namun perolehan suaranya tidak sebanding dengan besarnya dukungan publik terhadap isu tersebut,” ujarnya.

 

Baca Juga  Novita Wijayanti: Komisi V Pastikan Fungsi Waduk Jatiluhur Berjalan Baik

Demokrasi Indonesia dan Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

 

Menanggapi hal itu, HNW menilai bahwa politik dan demokrasi Indonesia memang penuh paradoks. Tidak selalu ada hubungan lurus antara kebenaran gagasan, konsistensi sikap, dan hasil elektoral. Hal tersebut merupakan realitas yang harus dihadapi bersama.

 

“Bagi kami di PKS, prinsipnya sederhana. Nilai yang kami perjuangkan tetap harus diperjuangkan, baik dipilih maupun tidak dipilih. Ketika kami membela rakyat, kami tidak pernah bertanya apakah rakyat tersebut memilih kami atau tidak. Karena partai politik sejatinya adalah alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar alat elektoral,” jelasnya.

 

HNW menambahkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti mahalnya biaya politik, praktik politik uang, lemahnya penegakan netralitas aparat, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Namun demikian, menyalahkan rakyat semata dinilai tidak adil.

 

“Karena itu, jika ingin membenahi demokrasi, maka pembenahan harus dimulai dari hulunya, yakni sistem kepartaian, rekrutmen politik, penegakan hukum, dan komitmen elite politik itu sendiri. Mahasiswa tidak boleh terjebak dalam apatisme,” ujarnya.

Baca Juga  Polres Karawang Ungkap Kasus Dugaan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar di Purwakarta

 

Menurut HNW, mahasiswa justru harus menjadi sumber optimisme dan pencerahan dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

 

“Satu obor memang kecil, tetapi ketika obor-obor itu dinyalakan bersama, cahaya akan semakin terang. Alternatif dari demokrasi bukanlah sesuatu yang lebih baik. Tanpa demokrasi, kita berisiko jatuh pada otoritarianisme, tirani, atau ekstremisme,” tuturnya.

 

Karena itu, lanjut HNW, pilihan terbaik bukanlah meninggalkan demokrasi, melainkan memperbaikinya. Ia juga menekankan bahwa ruang partisipasi publik masih terbuka lebar, salah satunya melalui Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI.

 

“Mahasiswa dapat memanfaatkan ruang ini untuk menyampaikan gagasan, termasuk terkait revisi undang-undang pemilu dan pilkada. Saya berharap mahasiswa tetap berada di jalur idealisme, menjadi kekuatan moral, serta terus mencerahkan rakyat dan opini publik demi politik yang berkeadilan dan berkeadaban,” pungkas HNW.

Artikel Lainnya

Peristiwa

Daerah