Reportika.id || Jakarta – Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Abdullah, mengatakan pengakuan politik internasional terhadap Palestina dinilai belum mampu melindungi warga Gaza dari kekerasan yang terus berulang. Pandangan tersebut disampaikannya dalam MAPIM–WFPIST Regional Conference 2026 yang digelar pada Selasa (20/1/2026) di Mardhiyyah Hotel, Shah Alam, Malaysia.
Abdullah menilai bahwa komunitas internasional telah gagal menerjemahkan pengakuan politik terhadap Palestina menjadi perlindungan hukum dan kemanusiaan yang nyata, khususnya bagi warga sipil di Gaza. Melalui makalah berjudul “Recognition Without Protection: Gaza dan Kegagalan Moral Tata Dunia”, Abdullah menegaskan bahwa pengakuan tanpa mekanisme penegakan hukum internasional hanya menghasilkan legitimasi simbolik.
“Pengakuan tanpa perlindungan hanya melahirkan legitimasi simbolik yang gagal melindungi kehidupan manusia,” tegas Abdullah di hadapan peserta konferensi.
Menurut Abdullah, paradoks tersebut mencerminkan krisis moral dalam tata dunia internasional, karena norma hak asasi manusia dan hukum humaniter sering dikedepankan dalam wacana, tetapi tidak dijalankan secara konsisten di lapangan. Ia menilai bahwa resolusi, pernyataan politik, dan pengakuan formal tidak memiliki arti substantif ketika warga sipil tetap menjadi korban kekerasan.
“Selama tidak ada mekanisme perlindungan yang nyata, pengakuan politik tidak memiliki makna bagi warga Gaza,” katanya.
Abdullah juga mengkritisi narasi gencatan senjata pasca Deklarasi New York Oktober 2025 yang dinilai menyesatkan. Ia menyoroti terjadinya ratusan pelanggaran serta siklus rekonstruksi Gaza yang terus berulang tanpa penyelesaian ketidakadilan struktural.
“Gencatan senjata sering dipresentasikan sebagai solusi, padahal tanpa akuntabilitas dan keadilan, kekerasan hanya akan terus berulang,” kata Abdullah.
Dalam konteks tersebut, Abdullah menilai penggunaan konsep long-term resilience dalam kebijakan internasional menjadi problematik. Menurutnya, ketahanan jangka panjang tidak mungkin dibangun di bawah kondisi pendudukan permanen dan penerapan hukum internasional yang bersifat selektif.
“Resiliensi tidak bisa dibebankan kepada masyarakat yang hidup tanpa perlindungan hukum yang adil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdullah menekankan pentingnya diplomasi akademik dan advokasi global sebagai ruang alternatif untuk menyuarakan keadilan ketika diplomasi negara mengalami kebuntuan. Ia menilai forum seperti MAPIM dan WFPIST memiliki modal etis dan intelektual untuk membangun solidaritas lintas mazhab serta menjembatani riset akademik, aktivisme kemanusiaan, dan kebijakan publik.
“Ketika negara gagal, akademisi dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara,” tegasnya.
Pada bagian akhir paparannya, Abdullah mengangkat “Solusi Satu Negara” sebagai alternatif politik yang dinilai lebih jujur dan berkeadilan dibandingkan solusi dua negara yang semakin sulit direalisasikan. Ia merujuk pada pandangan pemikir kritis seperti Ilan Pappé, yang menilai bahwa solusi dua negara kerap menjadi ilusi politik tanpa perlindungan nyata bagi warga Palestina.
Pandangan kritis tersebut disampaikan Dalam forum internasional yang dihadiri lebih dari 300 akademisi, diplomat, aktivis, pemimpin organisasi masyarakat sipil, dan media dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah.
Kehadiran akademisi UB di forum internasional tersebut juga memperkuat peran perguruan tinggi Indonesia dalam diplomasi intelektual, khususnya dalam isu perlindungan warga sipil dan penegakan keadilan global.
(Humas UB).