Reportika.id || Bekasi — Penertiban lokasi pengepulan sampah di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, justru memantik persoalan baru. Alih-alih menyelesaikan masalah lingkungan, penutupan yang dilakukan usai sidak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi itu berujung aksi protes terbuka dari para pengepul sampah yang merasa ditinggalkan tanpa arah dan solusi.Senin (29/12/2025).
Kekecewaan memuncak ketika para pengepul menumpahkan sampah di sekitar Kantor Kelurahan Kebalen. Aksi ini menjadi simbol protes atas kebijakan yang dinilai tergesa-gesa, tanpa skema transisi, serta minim komunikasi dengan para pelaku di lapangan.
Pantauan di lokasi menunjukkan tumpukan sampah berserakan hingga menimbulkan bau menyengat. Ironisnya, kantor kelurahan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik justru berubah menjadi titik penumpukan sampah, mencerminkan kebuntuan penanganan pasca penutupan TPSS.
Para pengepul menyebut, pemerintah hanya fokus pada penindakan, tanpa memikirkan rantai pengelolaan sampah yang selama ini mereka jalankan. Padahal, sampah rumah tangga dari warga tetap diproduksi setiap hari dan membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Baca juga:
APBD Kabupaten Bekasi 2026 Capai Rp7,7 Triliun, Infrastruktur Tetap Prioritas
“Tempat ditutup, tapi kami tidak diberi pilihan. Sampah warga terus datang. Kalau kami tidak tampung, sampah akan menumpuk di lingkungan warga,” ungkap salah seorang pengepul dengan nada kesal.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya celah serius dalam kebijakan pengelolaan sampah daerah, di mana penertiban tidak dibarengi perencanaan teknis dan sosial. Para pengepul juga menegaskan bahwa aktivitas mereka selama ini menjadi bagian dari sistem informal yang justru membantu mengurangi beban sampah di permukiman.
Situasi semakin pelik ketika terungkap bahwa kerja sama antara pengelola sampah lokal dan UPTD Kebersihan telah berakhir. Kontrak yang habis dan tak kunjung diperpanjang menimbulkan kekosongan pengelolaan, namun tidak disertai penjelasan resmi dari pihak terkait.
“Kerja sama dengan UPTD sudah habis. Sampai sekarang tidak ada kejelasan apakah dilanjutkan atau tidak. Kami juga bingung harus bagaimana,” ujar perwakilan Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah (KMPS) setempat.
Akibat aksi protes tersebut, pemerintah terpaksa menurunkan satu unit truk pengangkut sampah untuk mengamankan situasi. Namun langkah ini dinilai hanya bersifat darurat dan tidak menyentuh akar persoalan.
Sejumlah warga menilai, penutupan TPSS Kebalen membuka tabir lemahnya perencanaan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Tanpa peta jalan yang jelas, kebijakan penertiban berpotensi memicu konflik sosial, pencemaran lingkungan, hingga memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terkait solusi jangka pendek maupun jangka panjang pasca penutupan TPSS Kebalen. Publik kini menunggu, apakah pemerintah daerah akan menghadirkan kebijakan komprehensif, atau justru membiarkan persoalan sampah berpindah dari satu titik ke titik lain.
Sul